Polisi Tunggu Laporan soal Eksploitasi Pengemis di Makassar

Baru-baru ini MUI Sulsel menerbitkan fatwa Nomor 1 Tahun 2021 sebagai hasil kajian dari fenomena menjamurnya anjal dan pengemis di Makassar. Fatwa itu terkait dugaan pemanfaatan anjal dan pengemis oleh orang atau pun kelompok tertentu demi mendapat suatu keuntungan.

Lando menegaskan pihaknya akan bersedia menyelidiki kasus ini bila dianggap sangat genting. "Tapi ke depan juga kalau misalnya dari MUI itu betul-betul menginstruksikan harus begini (ditelusuri), pasti kita akan tindaklanjuti kembali lagi instruksi itu," kata Lando.

Lando mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya lebih dulu akan bersosialisasi ke masyarakat, khususnya pengguna jalan. Mengingat, anjal dan pengemis di Makassar biasanya berkeliaran di pinggir jalan dan emperan toko. Sosialisasai juga digencarkan melalui media sosial.

"Kita imbau dulu kepada masyarakat agar tidak memberikan sesuatu di jalan kepada mereka ini karena itu sesuai dengan fatwa. Itu istilahnya kita gunakan pendekatan preemtif," ujar Lando.

Langkah terakhir bila anjal dan pengemis dianggap masih keras kepala, polisi yang akan turun langsung membina. "Misalnya dirazia lalu dibina, tapi tidak dihukum. Kita sanksi dan dibawa ke instansi terkait yang menangani seperti Dinsos (Dinas Sosial)," Lando menerangkan.

Sebelumnya, Sekretaris Umum MUI Sulsel Muammar Bakri mengungkapkan hasil penelusuran terhadap anjal dan pengemis. "Ternyata ada memang pihak yang mengeksploitasi, pagi hari tebar kemudian di sore hari dijemput lagi. Ada angkutan-angkutan tertentu (digunakan)," kata Bakri pada konferensi pers di Makassar, Sabtu (30/10/2021).

Mereka yang paling banyak menjadi sasaran ekploitasi, kata Bakri, adalah anak kecil, perempuan, dan orang cacat. "Boleh jadi bayi yang digotong (di jalan) itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Ini anak kecil yang dieksploitasi lalu kemudian dijadikan sarana untuk mendapatkan hal-hal material," ucapnya.

MUI pun memandang bahwa upaya menuntaskan persoalan tersebut mesti dibarengi dengan pendekatan keagamaan. "Kami juga melihat bahwa tidak cukup kalau hanya pemberi yang disanksi, yang paling utama adalah bagaimana di belakangnya itu yang mengeksploitasi diproses hukum," kata Bakri.