Polda Sulsel Siap Hadapi Gugatan Rp800 Miliar soal Pembakaran Gedung DPRD

Didik menegaskan, saat aksi demonstrasi terjadi pihaknya telah melakukan pengamanan secara maksimal. Namun jumlah massa yang banyak dan cenderung rusuh sehingga tidak memungkinkan untuk dicegah. Apalagi saat itu, polisi jadi target massa aksi.

"Tapi perlu saya sampaikan bahwa kepolisian sudah berusaha maksimal dan dengan penuh pertimbangan," ujar Didik.

Ia menyatakan siap melayani gugatan perdata yang diajukan oleh warga dan juga siap mengikuti semua proses hukum.

"Kalau memang ada upaya hukum tentu kepolisian atau Polda Sulsel juga berusaha dengan upaya-upaya hukum," tegas Didik.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sulsel digugat secara perdata oleh seorang warga Makassar bernama Muhammad Sulhadrianto Agus (29) akibat kericuhan dan pembakaran dua gedung DPRD di Makassar. Sulhadrianto juga meminta Polda Sulsel menanggung ganti rugi sebesar Rp800 miliar.

Ganti rugi meliputi kerugian materil berupa kerusakan harta benda dan aset, sebesar Rp500 miliar dan kerugian immateriil berupa trauma, hilangnya rasa aman, ketidakpastian sosial-ekonomi, serta penderitaan psikis, Rp300 miliar.

Sulhadrianto melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Paranusa Law Firm Muallim Bahar mengatakan gugatan ini telah resmi di daftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar, melalui E-Court.

"Jadi hari ini kami dari kuasa hukum penggugat secara resmi mendaftarkan gugatan kami di Pengadilan Negeri Makassar terkait perbuatan melawan hukum Polda Sulawesi Selatan, persoalan penanganan, aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya dua kantor DPRD Sulsel dan Makassar," ucap Muallim kepada awak media di salah satu kafe di bilangan Jl AP Pettarani, Senin (8/9/2025).