Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Makassar Jadi Daerah Pilot Project Perlinsos Digital

Kab. Gowa
4 min read
Makassar Jadi Daerah Pilot Project Perlinsos Digital
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf saat hadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya
  • Makassar menjadi pilot project Perlinsos Digital dengan melibatkan 6.032 pengurus RT/RW sebagai agen pendataan warga.

  • Data bansos akan terhubung dengan berbagai data pemerintah, sementara warga dapat mendaftar mandiri atau dibantu agen.

  • Registrasi ulang menggunakan face recognition untuk membantu memastikan penerima bansos sesuai data dan kelayakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Apakah digitalisasi bansos membuat penyaluran lebih tepat sasaran?
Share Article

Makassar, IDN Times - Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pilot project daerah yang menerapkan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sebanyak 6.032 pengurus RT/RW di Kota Makassar dilibatkan sebagai agen Perlinsos yang membantu melakukan pendataan warga agar tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Perlinsos Digital ini merupakan program stategis Presiden Prabowo dengan tiga tujuan utama, mulai dari data yang diklaim makin akurat, kemudian penerima manfaat bantuan jadi tepat sasaran, hingga disebut bakal memutus masa rantai kemiskinan dengan program sekolah rakyat.

"Jadi tiga itu. Data akurat, sasaran tepat, dan sekolah rakyat. Nah, semuanya dimulai dari data dulu. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki apa yang kita sebut dengan digitalisasi bansos melalui program perlindungan sosial," kata Saifullah Yusuf usai sosialisasi Perlinsos Digital di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).

  1. 1. Gus Ipul: Data Bansos Bakal Terhubung dengan Berbagai Data Pemerintah

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf saat hadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya
    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf saat hadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Menurut menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini, digitalisasi bansos menghadirkan teknologi yang menghubungkan seluruh data-data yang dimiliki oleh pemerintah. Mulai dari Dukcapil, BPS, PLN, kepolisian, ATR-BPN serta dengan Kementrian Hukum dan data terkait dengan aset-aset perusahaan.

    Sehingga, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang atau daftar ulang sebagai penerima bansos. Kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial lewat program-program pemerintah.

    "Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima baksos atau tidak. Karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah," jelasnya.

    Gus Ipul menyebut, program ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan dikembangkan di 42 Kabupaten/Kota, salah satunya Makassar, yang nantinya akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

    "Kalau semuanya lancar, maka tahun 2027 akan dimulai penyaluran bansos yang berdasarkan data-data yang menjadi bagian dari digitalisasi bansos. Jadi data yang mutakhir," ungkapnya.

  2. 2. Warga Bisa Daftar Bansos Mandiri, Sistem yang Menentukan Layak atau Tidak

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf saat hadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya
    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf saat hadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Meski demikian, Gul Ipul mengaku terdapat beberapa kendala, seperti masyarakat belum semua terbiasa dengan layanan digital, tidak memiliki smartphone, atau memiliki smartphone namun tidak tahu cara mengaksesnya.

    "Sehingga kalau kita lihat uji cobanya di Banyuwangi, 10 persen masyarakat yang mengajukan secara mandiri, sisanya 90 persen dibantu oleh agen-agen perlindungan sosial (perlinsos)," bebernya.

    Menurutnya, siapapun bisa menjadi agen perlinsos dan bersedia membantu masyarakat di sekitarnya, diutamakan yang paling dekat, seperti saudara atau tetangganya.

    Sehingga masyarakat yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem kemudian mendapatkan perlinsos sesuai dengan program-program yang dimiliki pemerintah, baik program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

    "Intinya ada 3 hal. Yang pertama, pemerintah ingin melakukan registrasi ulang kepada seluruh penerima bansos. Dengan data yang makin akurat, kita ingin yang menerima batuan benar-benar tepat sasaran," ucapnya.

  3. 3. Registrasi Ulang Pakai Face Recognition,

    Sosialisasi penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya
    Sosialisasi penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Gul Ipul menyebut, dalam registrasi ulang ini ada biometrik atau face recognition, wajah yang melakukan registrasi akan kelihatan, apakah sesuai atau hanya dimanipulasi dengan foto.

    "Jadi akan kelihatan di situ, apakah ini wajah beneran atau hanya foto, itu bisa diketahui, jadi untuk memastikan bahwa nama yang tertera itu ada orangnya. Jadi kita minta, kita harapkan ini ada registrasi ulang," ujarnya.

    Perlinsos digital ini, selain bisa dibantu oleh agen, juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mendaftar secara mandiri. Sehingga siapapun bisa mendaftar, tetapi yang akan menerima dan menolak adalah sistem.

    "Sesuai arahan bpak Presiden Prabowo, data ini dibuka ke publik, maka selama 2 tahun ini orang bisa mengakses data di desil 1, 2, 3. Ada yang keberatan, ada yang menerima, ada yang sadar, dan seterusnya. Masyarakat boleh usul boleh menyangga," kata Gus Ipul.

  4. 4. Perlinsos digital diklaim sebagai Teknologi yang Berkeadilan

    Sosialisasi penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Y
    Sosialisasi penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya

    Namun, kata Gus Ipul, banyak juga masyarakat yang akhirnya mengundurkan diri karena menyadari dirinya tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Tak hanya itu, perlinsos digital ini menghadirkan teknologi yang berkeadilan.

    "Jadi kita harapkan teknologi ini menciptakan keadilan. Yang menerima memang layak menerima. Begitupun yang tidak layak," tuturnya.

    Gus Ipul mengatakan, terdapat kasus ada keluarga yang layak mendapat bansos, ternyata tidak mendapatkan bansos. Saat dicek ternyata NIK-nya digunakan orang lain untuk beli mobil, untuk membeli tanah, untuk juga membuat perusahaan.

    "Maka akhirnya tertolak oleh sistem. Nah yang seperti ini, menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki data-data kita, mengedukasi masyarakat, untuk lebih hati-hati terhadap NIK-nya, terhadap KTP-nya. Agar tidak mudah diberikan kepada orang lain," ungkapnya.

    Menurutnya, program ini adalah upaya untuk menjangkau masyarakat yang seharusnya layak mendapat bantuan. "Karena tentu program ini menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah," tandasnya.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More