Makassar, IDN Times - Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, angkat bicara perihal pemecatan ketua RT/RW. Dia meminta Inspektorat untuk menyelesaikan masalah pemecatan ini.
Dia pun memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada Inspektorat untuk menghimpun informasi.
"Sudah saya serahkan di Inspektorat untuk menghimpun semua laporan terkait masalah lurah dan RT/RW, saya minta dua pekan urusan RT/RW sudah selesai," kata Arwin, Selasa (1/10/2024).
Arwin mengatakan urusan pemecatan ketua RT/RW akan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan melibatkan Inspektorat. Nantinya, akan dilihat seperti apa pelanggarannya mau rekruitmennya.
"Apakah ada masalah, atau ada latar belakang kepentingan politik, dan itu akan dikaji semua oleh Inspektorat untuk mengacu pada kinerja," kata Arwin
Juru Bicara Danny-Azhar, Asri Tadda, juga menanggapi perihal pemecatan ketua RT/RW itu. Dia memandang pemecatan itu hanya kebijakan normatif dari Pemkot Makassar.
Hanya karena waktunya yang dekat dengan Pilkada, kata Asri, maka pemecatan memancing banyak pihak terutama yang berseberangan dengan Danny Pomanto dan menjadikan ini sebagai komoditas politik.
"Padahal, Pak Wali bilang, RT/RW yang dievaluasi itu sudah diberikan warning sejak 6 bulan lalu. Prinsipnya hanya ada 2 seperti kata Pak Danny, jangan kuttu (malas) dan jangan patoatoai (meledek)," kata Asri.
Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menerima informasi sejumlah ketua RT-RW dipecat dan diganti pejabat sementara jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia khawatir hal itu bermuatan politis.
Supratman menilai pemecatan serta penggantian ketua RT/RW secara mendadak tanpa dasar yang jelas. Hal itu bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dia mendesak Pemerintah Kota, terutama Wali Kota Danny Pomanto memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan di balik pemecatan tersebut.
"Seharusnya pergantian Pj Ketua RT/RW dilakukan dari jauh-jauh hari, jangan menjelang tahapan pilkada. Ini kan kesannya politis sekali," kata Supra.