Peternak Sulsel Ultimatum Pemerintah 14 Hari untuk Atasi Harga Telur

10 Agu 2026, 23:14 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Peternak Sulsel Ultimatum Pemerintah 14 Hari untuk Atasi Harga Telur

Peternak membagikan ayam dan telur gratis kepada masyarakat saat menggelar Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (10/8/2026). IDN Times/Istimewa

Intinya Sih

Peternak Rakyat Sulawesi memberi pemerintah ultimatum 14 hari untuk mengeluarkan kebijakan konkret, atau akan menggelar aksi lebih besar; tujuh tuntutan telah diserahkan kepada Pemprov Sulsel.
Peternak meminta pengendalian harga pakan, yang konsentratnya naik menjadi Rp9.000-Rp9.500 per kilogram, serta penghapusan kuota impor bahan baku pakan demi ketersediaan pasokan.
Mereka menuntut penegakan HAP telur, peningkatan penyerapan telur lokal, perlindungan dari dominasi integrator, pembentukan Kementerian Peternakan, serta stabilisasi jagung dan DOC.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Aksi peternak ayam petelur di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (10/8/2026), tak hanya diwarnai pembagian ayam dan telur gratis kepada masyarakat. Peternak juga memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera mengatasi persoalan yang membuat usaha mereka terus merugi.

Peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Sulawesi itu memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan konkret. Jika tidak ada tindak lanjut, maka mereka mengancam menggelar aksi yang lebih besar.

Ultimatum tersebut menjadi bagian dari tujuh tuntutan yang disampaikan peternak dalam Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi. Aspirasi itu diterima perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Penanggung Jawab Aksi, Basuki Suyuti, mengatakan tujuh tuntutan peternak telah disampaikan kepada Pemprov Sulsel. Mereka berharap aspirasi tersebut diteruskan kepada pemerintah pusat karena sejumlah persoalan berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

"Kami menuntut pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam waktu 14 hari sejak aksi ini dilaksanakan. Apabila tidak ada kebijakan konkret, kami akan melakukan aksi yang lebih besar dan konstitusional," kata Basuki.

1. Peternak minta harga pakan diturunkan

Peternak membagikan ayam dan telur gratis kepada masyarakat saat menggelar Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (10/8/2026). IDN Times/Istimewa

Basuki mengatakan persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak adalah tingginya harga pakan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan anjloknya harga telur di tingkat peternak.

"Penurunan atau pengendalian harga pakan, karena biaya pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi," kata Basuki.

Harga konsentrat saat ini mencapai sekitar Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogram. Angka tersebut meningkat dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp8.000 per kilogram.

"Mulai naik itu di bulan Mei. Sampai sekarang total kenaikan itu bervariasi dari Rp1.000 sampai Rp1.200 per kilogram," katanya.

Peternak juga mempersoalkan kebijakan impor bahan baku pakan yang dinilai menyebabkan keterbatasan pasokan. Mereka meminta kuota impor dihapus dan mekanisme impor dikembalikan sesuai kebutuhan pasar.

2. Harga telur diminta sesuai HAP

Peternak menggelar Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (10/8/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Selain harga pakan, peternak meminta pemerintah menstabilkan harga telur. Harga telur di tingkat peternak diharapkan dapat kembali sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP).

Basuki mengatakan harga telur yang rendah membuat peternak harus menanggung kerugian setiap hari. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

"Penegakan harga acuan pembelian (HAP) telur agar pembeli tidak membeli telur di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Satgas Pangan diminta mengawal harga di tingkat peternak dan menindak pembeli," katanya.

Peternak juga meminta pemerintah meningkatkan penyerapan telur lokal melalui berbagai program. Di antaranya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan pengadaan pangan.

3. Peternak tolak dominasi integrator

Peternak menggelar Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (10/8/2026). IDN Times/Istimewa

Tuntutan lainnya adalah perlindungan terhadap usaha peternak rakyat dari dominasi perusahaan integrator. Peternak meminta pemerintah mengembalikan implementasi Permentan Nomor 32 Tahun 2017 terkait segmentasi usaha ayam petelur.

"Pastikan bahwa tidak ada integrator, tetap kita keputusan Menteri Pertanian yang berlaku bahwa 98 persen peternakan dipegang oleh peternakan rakyat dan hanya dipegang 2 persen oleh peternakan integrator," kata Basuki.

Peternak menilai dominasi perusahaan besar berpotensi menyebabkan kelebihan pasokan telur. Kondisi tersebut dinilai dapat semakin menekan harga telur di tingkat peternak.

4. Minta pemerintah bentuk Kementerian Peternakan

Penanggung Jawab Aksi, Basuki Suyuti. IDN Times/Asrhawi Muin

Peternak juga mendorong pemerintah membentuk Kementerian Peternakan. Menurut Basuki, kompleksitas persoalan yang dihadapi peternak rakyat membutuhkan lembaga khusus yang dapat mengambil kebijakan secara cepat dan taktis.

"Kompleksitas usaha peternakan, maka dipandang perlu untuk segera dibentuk kementerian peternakan yang bisa fokus untuk mengambil solusi-solusi taktis dalam hal menghadapi beberapa permasalahan peternakan," katanya.

Selain tujuh tuntutan tersebut, peternak meminta pemerintah memastikan ketersediaan jagung sesuai HAP. Mereka juga meminta pemerintah menjaga stabilisasi harga dan pasokan DOC.