Makassar, IDN Times - Pemerintah berencana mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di enam kota metropolitan, salah satunya Makassar. Sistem itu juga bakal diterapkan di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang.
Rencana ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahkan menjadi salah satu proyek prioritas strategis atau major project. Dibutuhkan dana sekitar Rp 118,8 triliun yang bersumber dari APBN, APBD, dan Badan Usaha.
Dalam RPJMN 2020 -2024, disebutkan sistem angkutan umum massal ini bermanfaat mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan. Selain itu juga mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sampai dengan 1 million t CO2-eq, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan.
Pasalnya, seiring dengan pesatnya urbanisasi, pada tahun 2045 diperkirakan 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Selain itu, pangsa angkutan umum di kota-kota tersebut juga dianggap masih rendah yakni di bawah 20 persen.
Ditambah juga emisi yang masih tinggi dan dampak biaya kesehatan akibat emisi sektor transportasi yang mencapai 4,2 miliar dolar/tahun.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar Mario Said menjelaskan saat ini pengembangan sistem angkutan massal tersebut masih dalam tahap pengkajian.
"Kajian feasibility study-nya (studi kelayakan) sudah dijalankan oleh Kementrian Perhubungan berkerja sama dengan Sutrinama Indobus untuk mereka melakukan kajian," kata Mario saat dihubungi IDN Times, Minggu (23/2).
Rencana ini, kata dia, juga sudah pernah disampaikan oleh Bappenas. Saat ini ini pihaknya masih menunggu hasil kajian tersebut, termasuk mekanisme pengoperasian apa yang tepat agar dapat dioptimalkan.
"Belum ada hasilnya. Kalau transportasi apa yang cocok, saya kira kita tunggu saja hasil survei dari pihak ahli. Saat ini baru fokus pada pengkajiannya saja dulu," kata Mario.
Senada dengan itu Kepala Dishub Sulsel Syamsibar juga belum bisa berkomentar banyak. Hanya saja, kata dia, sistem angkutan umum massal ini akan mendapatkan bantuan dari luar negeri, utamanya untuk infrastruktur.
"Masih butuh kajian sistem transportasi massal apa yang cocok untuk diterapkan. Yang saya tahu, bantuannya itu dari Swiss dan Jerman," kata Syamsibar.