Pemprov Sulsel Tidak Tunda Penghapusan Tenaga Honorer

Imran mengatakan bahwa sejak tahun lalu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk penghapusan tenaga honorer. Sejauh ini, BKD Sulsel telah memetakan dan mendata jumlah pengawai non ASN di lingkup Pemprov Sulsel dan juga tes kompetensi. 

"Kami sudah melakukan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah non ASN sekarang dan itu sudah ada. Kami lakukan juga, klasifikasi jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian kami sudah lakukan tes kompetensi," kata Imran.

Saat ini, jumlah pegawai non ASN di lingkup Pemprov Sulsel sebanyak 11.425 orang termasuk tenaga guru.

Tes kompetensi, kata Imran, bertujuan untuk mengetahui potensi tenaga non ASN seperti honorer. Karena itu, pihaknya akan mendorong mereka untuk mengikuti tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Imran mengatakan ke depannya jalur menjadi pegawai pemerintahan memang hanya untuk CPNS dan PPPK. Namun di luar itu, masih ada jenis pekerjaan outsourcing yang serupa tenaga honorer.

"Yang tadi saya sebutkan itu memang ada yang perlu di outsourcing kan. Nah inilah yang kita akan diskusikan lagi misalnya dengan perseroda dan bagaimana penanganannya tentu outsourcing," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, pada 31 Mei 2022, menyatakan status tenaga honorer akan selesai pada tahun 2023. Artinya, tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.

Rencana penghapusan tenaga honorer sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun dalam aturan itu dijelaskan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.