Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berencana mengaudit proyek rumah sakit (RS) Batua. Dalam hal ini, Dinkes akan melibatkan tim akademisi dari tiga perguruan tinggi.
Namun Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Andri Arwan Zainuddin, mengatakan bahwa audit ini masih sebatas rencana.
"Ini masih rencana, yang akan dilibatkan itu dari Kampus Unhas, UMI dan UNM," kata Andri di Makassar, Senin (12/6/2023).
Menurut keterangan Andri, pihaknya masih akan mengonfirmasi masing-masing kampus tersebut. Pihak dari kampus tersebut akan dikumpulkan untuk dibentuk tim khusus dari setiap perwakilan.
"Kan belum diadakan juga (anggarannya), nanti kalau sudah dilaksanakan, kita akan cari langsung," kata Andri.
Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, mendukung upaya Dinkes ini. Pasalnya, aset-aset milik Pemkot Makassar memang harus dirasakan manfaatnya dibandingkan terbengkalai karena kasus.
Dia menegaskan bahwa DPRD siap jika Pemkot membutuhkan anggaran untuk menyelesaikan masalah ini.
"Jadi kalau mau dimanfaatkan sampaikan saja ke DPRD," katanya.
RS Batua dibangun di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 senilai Rp25,5 miliar. Berdasarkan hasil audit saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran sebesar Rp22 miliar.
Pada akhir 2020 lalu, Polda Sulsel mendapat laporan bahwa pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi. Bangunan rumah sakit tipe C empat lantai ini, tidak layak digunakan.
Dalam peninjauannya di tahap penyelidikan lapangan, Polda Sulsel menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, pondasi basement keropos dan tidak kuat menahan beban, kemudian model anak tangga yang rendah hingga material bangunan tidak sesuai dengan perencanaan.
Pembangunan RS Batua pun mangkrak karena kasus tersebut. Namun pada 2021 lalu, Pemkot Makassar menyatakan akan melanjutkan kembali pembangunan rumah sakit tersebut.