Pemkot Makassar Kembali Terapkan WFH karena COVID-19

Agar pelayanan tetap berjalan, kebijakan WFH berlaku bagi pegawai secara bergiliran dan selang-seling. Indarwati menyebut pegawai yang masuk dibagi dalam tiga jadwal.

"Misalkan hari ini masuk, dua hari jedanya baru dia masuk lagi. Tapi itu mewakili tugas dan fungsi yang ada di setiap SKPD. Artinya terwakili setiap hari," katanya.

Indarwati menegaskan bahwa meski WFH diberlakukan, pelayanan publik harus tetap berjalan setiap hari. Tapi kebijakan itu dikembalikan lagi kepada SKPD yang bersangkutan.

Misalnya di Puskesmas, maka instansi setempat yang harus mengaturnya sendiri. Sebab pelayanan harus tetap berjalan. Namun dia menegaskan tidak ada perubahan jam pelayanan. 

"Tetap sama. Tidak ada yang berubah. Hanya yang pengaturan masuk pegawai supaya tidak terlalu banyak yang masuk dalam satu hari," kata Indarwati.

Meski rencananya kebijakan WFH dilaksanankan selama tiga bulan, namun menurut Indarwati masih ada kemungkinan pemberhentian WFH sebelum batas akhir.

"Bisa, dilihat kondisi dulu. Seperti surat edaran yang kemarin itu kan sebenarnya sampai 31 Desember, tetapi kondisi ada peningkatan, makanya kita berlakukan lagi, untuk menghindari klaster perkantoran itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, dua kepala dinas di lingkup pemerintahan Kota Makassar dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka adalah Kepala Dinas Pariwisata Rusmayani Madjid dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).