Pemkot Makassar Gandeng BPN Tertibkan 24 Aset Bermasalah Hukum

Adri menekankan koordinasi sebagai kunci dalam penyelesaian sengketa aset. Dia juga menilai permasalahan seringkali timbul akibat mis komunikasi atau keterbatasan pemahaman dokumen. 

"Belum tentu yang disampaikan di surat bisa langsung kita pahami. Karena itu, komunikasi harus terus dibangun, supaya kita bisa cari jalan keluar yang lebih baik," katanya.

Langkah ini dilaksanakan menyusul maraknya kasus penyerobotan aset pemerintah, mulai dari lahan kosong hingga gedung dan bangunan sah milik daerah. Modus yang digunakan beragam, mulai menempatkan orang untuk menduduki tanah hingga memasang plang tanda kepemilikan.

BPN tidak hanya menangani aspek administrasi, tetapi juga siap memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah. Lembaga ini akan menindaklanjuti aspek pidana jika ditemukan pihak yang menyalahi aturan.

"Siapapun itu, kita harus memberikan kepastian hukum. Apalagi kalau menyangkut aset pemerintah, itu wajib dipertahankan. Tetapi tentu harus dilihat dasar hukumnya, duduk permasalahannya, dan siapa pemilik sahnya. Itu tugas kita," jelas Adri.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penyelamatan aset daerah menjadi pekerjaan krusial. Dia menyoroti aset pendidikan yang sering menjadi sasaran klaim pihak lain sehingga mengganggu pelayanan di lapangan.

"Kadang-kadang kami mekikirkan, tiba-tiba sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan," katanya.

Munafri meminta percepatan verifikasi terhadap aset yang tengah disengketakan. Permintaan ini mencakup aset di kawasan Gatot Subroto yang hampir memasuki tahap sidang serta beberapa aset yang diklaim oleh ahli waris.

"Ada aset yang sudah masuk sidang, bahkan ada sertipikat ahli waris yang bertabrakan dengan milik Pemkot. Kami harap BPN bisa membantu percepatan verifikasi, sehingga prosedur hukum bisa berjalan jelas," katanya.