Pemkot Makassar Atur Protokol Kesehatan untuk Resepsi Pernikahan

Sabri menyebutkan bahwa di dalam perwali ini tidak hanya mengatur soal bagaimana penerapan teknis protokol kesehatan dalam resepsi pernikahan di hotel. Perwali ini juga mengatur soal sanksi yang akan dikenakan bagi pengusaha hotel yang melanggar. 

"Apabila ini melanggar maka ada denda. Dendanya itu sebesar Rp25 juta rupiah atau penutupan usaha bagi hotel yang melanggar," kata Sabri.

Dalam Perwali, terdapat sejumlah syarat bagi pengelola tempat resepsi pernikahan. Antara lain membatasi pengunjung maksimal 30 orang, dan diawasi. Jika undangan lebih dari 30, tidak boleh masuk secara bersamaan ke area resepsi.

Selain itu, setiap orang yang masuk ke lokasi acara tidak boleh membuka masker. Penyelengggara juga tidak boleh menyediakan makanan prasmanan.

Soal sanksi, lanjut Sabri, akan dibebankan kepada pihak pengelola tempat berlangsungnya acara meskipun bukan mereka yang melanggar protokol kesehatan.

"Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya dilakukan oleh baik penyelenggara tempat masuknya atau pun pengunjung maka yang dikenakan sanksi itu adalah tempatnya dan sudah jelas sekali dalam perwali nomor 53," katanya.

Soal kapan perwali ini akan diterapkan, Sabri belum mengungkapkan jadwal pastinya. Tapi yang pasti, Pemkot Makassar akan mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

"Berjalannya perwali ini maka kami akan samakan khusus dalam konferensi pers bagaimana perwali ini diterapkan secara efektif di Kota Makassar," kata Sabri.