Pembatasan Jam Buka di Makassar Bikin Pelaku UMKM Menjerit

Hani mengaku mengetahui surat edaran terkait pemberlakuan jam malam dari pemerintah, melalui media online dan informasi di media sosial. Menurutnya, pemberlakun jam malam sama saja dengan menyengsarakan para pedagang kecil sepertinya.

"Jadi, tolong dipikir dulu. Jangan asal kasih keluar saja aturannya," ujar Hani.

Ibu satu anak ini menanggap aturan itu tidak adil. Seharusnya menurut dia, jika ingin menerapkan aturan dengan alasan mencegah penularan virus, semua jenis usaha apapun ditutup.

"Tidak pakai jam. Mulai dari pagi, sampai 24 jam. Karena kan ini soal bahaya virus. Masa aturan begini," katanya.

Alasan serupa diungkapkan Ridwan Assa, penjual nasi uduk dengan motor tiga roda yang mangkal di pinggiran Jalan Poros BTP, Tamalanrea. Assa mengatakan, aturan jam malam lambat laun menggerus rejekinya di tengah pandemik COVID-19.

"Itu sudah pasti. Kita cari rejeki susah-susah malam dikasih tambah susah lagi dengan aturan," ungkap Assa.

Assa berdalih, selama ini mencari penghasilan tambahan di malam hari dengan berjualan.  Pagi hingga sore, dia menggunakan kendaraannya untuk jasa las keliling. Selama pandemik, Assa mengaku kesulitan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kalau tempat usaha besar mungkin, silakan (diberlakukan). Tapi kita ini kasian usaha kecil-kecilan saja," ucapnya.

Sebelumnya Rudy menerbitkan surat edaran berisi sejumlah pembatasan kegiatan di momen Natal dan Tahun Baru. Selain tempat usaha, semua ruang publik dan fasilitas umum ditutup sementara hingga 3 Januari 2021.

Rudi bilang, membatasi jam buka untuk mengantisipasi kerumunan orang, terutama jelang pergantian tahun. "Ini demi kepentingan kita bersama. Semoga ego-ego kita, kita hilangkan dulu, demi menyelamatkan warga Kota Makassar," kata Rudi saat memantau pengamanan malam Natal, Kamis, 24 Desember.

Rudi menegaskan, tidak memberikan toleransi bagi masyarakat yang melanggar aturan soal jam malam. Dia menyebut kebijakan itu merujuk kepada Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 53 dan 51 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

"Kalau ada yang melanggar surat edaran dan yang lain, kita di-backup dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan (Nomor 6 Tahun 2018). Selain denda dan sanksi administrasi, itu juga berlaku pidana itu," kata Rudi.