Pakar Kesehatan Anjurkan Klasterisasi Kasus Virus Corona di Sulsel

Aminuddin mengatakan, Pemprov Sulsel dan jajarannya bisa memulai klasterisasi dari kasus awal positif corona di daerah ini. Seperti yang diumumkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pekan lalu, pasien pertama adalah seorang dengan riwayat perjalanan umrah. Pasien itu sudah meninggal.

Pasien tersebut bisa dikelompokkan pada klaster umrah, lalu ditempatkan dengan kasus positif atau pasien dalam pengawasan (PDP) yang berkaitan. Dengan mengelompokkan kasus berdasarkan latar belakang, upaya identifikasi dan menulusuri mata rantai penyebaran virus bisa lebih mudah. Khususnya bagi orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan pasien positif.

"Tentu mereka pulang umrah secara rombongan dan anggota rombongannya sepertinya belum ada yang diperiksa. Katakanlah satu rombongan 60 orang, dan satu di antaranya yang positif, maka sesungguhnya minimal 59 orang yang lainnya status orang dalam pemantauan (ODP)," ujar Aminuddin.

Selain kasus dengan riwayat umrah, kasus positif COVID-19 lainnya di Sulsel ada yang diketahui pernah keluar daerah dalam rangka pertemuan forum keagamaan. Kasus tersebut bisa jadi klaster tersendiri. Begitu pula dengan pasien lain dengan riwayatnya masing-masing.

Menurut Aminuddin, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan pasien kasus positif, bisa saja punya mobilitas tinggi dan telah berinteraksi dengan banyak orang. Mereka pun berpotensi tertular. Di sini pemerintah memegang peran penting, yakni bertanggung jawab menyampaikan informasi transparan soal pasien.

Dengan membuka informasi soal klaster, riwayat, maupun zonasi pasien, masyarakat yang pernah bersinggungan bisa lebih mawas diri. Ini sekaligus jadi edukasi bagi masyarakat agar lebih berani dalam membuka diri demi kepentingan bersama.

"Belum lagi adanya kecenderungan masyarakat menutup diri, meskipun sudah ada gejala. Masalahnya sekarang, meskipun masyarakat diminta beraktivitas diri rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah, tetap saja Sulsel masih rawan karena kita tidak start pada titik yang sama," ucap Aminuddin.

Sebelumnya, Aminuddin bersama sejumlah pakar kesehatan FKM Unhas mengingatkan pemerintah agar menerapkan lockdown. Sebab kebijakan tersebut dipercaya bisa menekan laju penyebaran COVID-19. 

Dengan membatasi pergerakan, pemerintah bisa mengelompokkan masyarakat menjadi tiga bagian. Kelompok pertama adalah anggota masyarakat yang masih sehat. Berikutnya, masyarakat yang masuk kategori ODP dan PDP.

"Yang masih sehat dibatasi aktivitasnya supaya tidak berinteraksi dengan ODP. Yang ODP dikarantina mandiri dan yang PDP diobati di layanan kesehatan," Aminuddin mengatakan.

Jika itu diterapkan, dia menjamin dalam tempo 14 hari, tidak ada lagi penambahan jumlah ODP di Sulsel. Bahkan katanya, ODP bisa kembali beraktifitas dengan normal. Begitupun PDP yang dipastikan kondisi kesehatannya bakal berangsur membaik.

"Tapi syaratnya harus start pada titik yang sama. Harus disiplin dan dilakukan law enforcement (penegakan hukum)," ucapnya.

Pembaca bisa membantu kelengkapan perlindungan bagi para tenaga medis dengan donasi di program #KitaIDN : Bergandeng Tangan Melawan Corona  di Kitabisa.com (http://kitabisa.com/kitaidnlawancorona)