Nurdin Abdullah Tidak Ingin Pemprov Rekrut Non PNS Lagi

25 Jan 2021, 13:36 WIB

Default Image IDN

Makassar, IDN Times – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak lagi merekrut pegawai tidak tetap atau non PNS. Jumlah tenaga non PNS yang ada juga akan dikurangi.

Nurdin juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi menerima pegawai, sebab urusan itu terpusat di BKD.

“BKD harus setop penerimaan non PNS. BKD itu satu pintu, tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur,” kata Gubernur Nurdin pada siaran pers yang diterima di Makassar, Senin (25/1/2021).

1. Jumlah tenaga non PNS harus dikurangi demi anggaran

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Gubernur mengatakan, jumlah anggaran pegawai non PNS saat ini mencapai Rp400 miliar per tahun. Diharapkan ada penyaringan untuk mengurangi tenaga non PNS, sehingga bisa didapatkan postur anggaran yang ideal.

Anggaran honor non PNS, ke depan bisa digunakan untuk hal lain, misalnya tambahan penghasilan bagi pegawai yang punya beban kerja. “Kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP,” ucap Nurdin.

2. Kompetensi dan kinerja jadi pertimbangan utama

Default Image IDN

Untuk menekan jumlah tenaga pegawai non PNS, Pemprov Sulsel akan memberlakukan sistem merit dengan pertimbangan utama kompetensi dan kinerja. Sistem dan kebijakan itu akan diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskiriminasi.

Pemberlakuan sistem merit pada manajemen pegawai juga disebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tunjangan kinerja pegawai.

“Inilah yang sebenarnya kita inginkan, Sulawesi Selatan yang pertama memberlakukan merit system. Ini membantu kita bekerja by sistem,” kata Nurdin.

3. OPD diminta mempercapat program prioritas di tahun 2021

Default Image IDN

Gubernur Nurdin juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel agar mempercepat program-program yang menjadi fokus tahun ini. Ia juga mengingatkan agar APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dinikmati oleh masyarakat.

“Program betul-betul dikawal dengan baik seperti masalah sosial, fokus penggunaan anggaran, fokus pembangunan, perkecil program agar bisa dinikmati, kerja tim work, dan kolaborasi,” pesan Nurdin.

Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2020, Nurdin menyebut Pemprov banyak memberikan bantuan, tapi pembangunannya tidak tuntas. Ia mencontohkan, bantuan untuk pembangunan masjid yang nominalnya kecil karena disesuaikan dengan proposal yang diajukan.

“Bayangkan kita bantu masjid setiap tahun, tapi kecil-kecil, tidak tuntas. Tahun ini kita fokuskan langsung jadi, jangan kita sesuaikan dengan proposal. Pokoknya tahun ini kita tidak mau kaya begitu lagi,” ucapnya.