Nurdin Abdullah Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

Sebelumnya aksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan dakwaan kumulatif kepada Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.

Nurdin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2021, dengan dugaan menerima suap dari kontraktor rekanan Agung Sucipto. Namun jaksa KPK turut mempersoalkan dugaan penerimaan gratifikasi dari kontraktor lain.

"Kumulatif artinya bukan hanya satu perbuatan, tetapi ada dua perbuatan secara akumulasi," kata jaksa KPK M Asri usai sidang pembacaan dakwaan terhadap Nurdin Abdullah di Pengadilan Negeri Tiindak Pidana Korupsi Makassar, Kamis (22/7/2021).

Asri menerangkan, ada dua dakwaan terhadap Nurdin. Yang pertama adalah pemberian suap yang sekaligus jadi barang bukti  OTT KPK pada, 26 Februari 2021.

Dalam OTT itu, KPK menyita uang senilai 150.000 SGD dan Rp2,5 miliar. Asri bilang uang itu adalah suap dari terdakwa Agung Sucipto dan kontraktor lain bernama Harry Syamsuddin.

Kemudian, kata Asri, pada dakwaan kedua, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi kurang lebih sekitar Rp6 miliar ditambah tambah 200.000 SGD dari sejumlah kontraktor lain di Sulsel.

"Jadi kalau kita total total mulai dari penerimaan suap dan gratifikasi kurang lebih Rp13 miliar," ucapnya.

Asri menyebut, terdakwa Nurdin Abdullah dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, Pasal 12 B, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Suap dan gratifikasinya masing-masing pasal itu adalah minimal empat tahun," kata Asri.

Asri mengatakan perbuatan terdakwa Nurdin Abdullah yang menerima suap bertentangan atas kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Yakni tidak berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," Asri mengatakan.

Terdakwa eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan Edy Rahmat bersaksi untuk Nurdin Abdullah pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (3/11/2021).

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edy dan Nurdin melalui operasi tangkap tangan pada 27 Februari 2021. Selain mereka, KPK turut menangkap kontraktor Agung Sucipto yang sudah divonis bersalah sebagai pemberi suap dengan hukuman dua tahun penjara.

Jaksa KPK mendakwa Nurdin Abdullah menerima uang dari Agung Sucipto lewat Edy Rahmat sebagai terdakwa. Dalam persidangan, Edy mengungkap soal adanya permintaan dana dari Nurdin kepada Agung. Dana itu, kata dia, bakal untuk relawan kampanye.

"Setelah ketemu, pak gubernur sampaikan itu ke saya di rumah jabatan. Tiga atau empat hari kemudian saya ketemu dengan Agung waktu saya pulang ke Bantaeng. Langsung saya sampikan dan direspons, kalau sudah siap dananya, nanti dia hubungi saya," kata Edy di hadapan majelis hakim.

Edy mengatakan, dia bertemu dengan Agung Sucipto di sebuah kafe di Jalan Hertasning Makassar pada 25 Februari 2021. Saat itu Agung menyampaikan bahwa dana sudah siap. Uang baru diserahkan dari Agung ke Edy pada malam hari di tanggal 26 Februari. 

"Itu dana yang diminta pak Nurdin dari Agung. Itu untuk relawan dan permintaan tanda terima kasih untuk Nurdin karena telah (mengerjakan) proyek di Sinjai, irigasi dan jalan pada tahun 2020," kata Edy menjawab pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum KPK.

Edy melanjutkan, pada malam yang sama, dia sempat mencoba menemui Nurdin Abdullah di kawasan Lego-lego Pantai Losari Makassar. Namun karena tidak sempat bertemu, uang itu dia bawa pulang ke rumah. Belum sempat uang diserahkan ke Nurdin, dia ditangkap petugas KPK, tepatnya pada dini hari tanggal 27 Februari 2021.