Mensos Ungkap 25.214 Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Main Judol

Gus Ipul menyebut indikasi transaksi judi online tersebut paling banyak ditemukan di Kota Makassar. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi, transaksi tersebut tidak selalu berasal langsung dari kepala keluarga penerima bansos.

"Memang setelah kita klarifikasi, terbanyak yaitu anaknya," katanya.

Menurut Gus Ipul, penyalahgunaan dana bansos untuk judi online dapat merugikan penerima manfaat dan keluarganya. Dia menegaskan KPM seharusnya menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Main judi itu merugikan diri sendiri dan keluarganya," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa penerima bansos tidak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas yang merugikan kondisi ekonomi diri sendiri maupun keluarganya. Salah satunya adalah perjudian online.

Selain KPM, Kemensos juga menemukan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemensos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Gus Ipul menyebut data tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Semua datanya kami terima dari PPATK. Sekarang 1.900 orang ini sedang kami lakukan pendalaman,"  katanya.

Khusus di Sulsel, terdapat 29 ASN yang terindikasi judi online. Mereka seluruhnya merupakan pegawai berstatus PPPK dan berasal dari Direktorat PSNK.

Total deposit yang tercatat dari 29 ASN tersebut mencapai lebih dari Rp184 juta. Sementara transaksi dengan deposit terbesar mencapai Rp59,13 juta dan tercatat pada seorang ASN di Kabupaten Bone.

Lima daerah dengan jumlah ASN terindikasi judi online terbanyak yakni Kabupaten Luwu Timur dengan empat ASN dan total deposit Rp13,24 juta. Kabupaten Bone menempati urutan berikutnya dengan tiga ASN dan total deposit Rp59,13 juta.

Selanjutnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencatat tiga ASN dengan total deposit Rp13,78 juta. Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Barru masing-masing terdapat dua ASN dengan total deposit sekitar Rp51,51 juta dan Rp5,31 juta.

Gus Ipul menegaskan data yang diterima Kemensos dari PPATK tidak hanya berupa daftar nama. Data tersebut dilengkapi dengan bukti dan lampiran transaksi yang menjadi dasar untuk proses pendalaman.

"Dan tentu ini data ada lampiran-lampirannya, ada bukti-buktinya tidak hanya sekadar data. Maka itu saya minta ini jadi pelajaran buat kita semua," jelasnya.

Dia menyebut data tersebut juga dirinci berdasarkan wilayah. Rincian itu mencakup kabupaten dan kota di Sulsel.

"Semua datanya Kabupaten Maros berapa. Luwu Timur berapa. Lengkap. Jelas. Jadi enggak bisa bohong," katanya.

Gus Ipul menegaskan Kemensos akan memberikan tindakan terhadap pegawai yang terbukti terlibat judi online. Terlebih, jika aktivitas tersebut telah masuk kategori kecanduan.

"Jangan diterus-teruskan kebiasaan main judi online. Kalau diteruskan, terbukti, apalagi sudah kecanduan, tidak ada pilihan lain kecuali pada waktunya akan kita berhentikan," tegasnya.

Dia meminta seluruh pegawai dan pendamping Kemensos menjadikan temuan tersebut sebagai evaluasi. Menurutnya, pegawai Kemensos memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanat negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

"Ini tugas yang sangat mulia, tidak bisa dibuat main-main, apalagi nyambi sambil main judi online," katanya.