Mencari Figur Pj Gubernur Sulsel Pengganti Andi Sudirman Sulaiman
Makassar, IDN Times - Masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman segera berakhir tahun ini. Pucuk pimpinan pun akan berstatus Penjabat (Pj) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon I.
DPRD Sulsel sendiri telah membahas mekanisme pengajuan nama untuk Pj beberapa waktu lalu. Pembahasan ini merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3/3734/SJ tanggal 21 Juli 2023 tentang usul nama calon Pj Gubernur Sulsel. Namun belum ada pembahasan nama-nama calon Pj.
"Surat itu sudah ada, kita menunggu surat masuk ke DPRD Sulsel, untuk melakukan proses," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrief, Jumat (28/7/2023).
1. Harus pejabat tinggi madya
Syahar mengatakan bahwa surat dari Kemendagri ditindaklanjuti melalui pembahasan di internal fraksi. Kemudian nama yang diusulkan dibawa dalam rapat pimpinan. Setelah itu, akan dibahas dalam rapat paripurna sebelum diajukan kepada Kemendagri.
Kriteria untuk menjadi Pj Gubernur Sulsel tentu telah ditentukan oleh Kemendagri. Figur yang boleh diajukan sebagai Pj Gubernur Sulsel harus pejabat eselon I atau pejabat tinggi madya.
"Kalau saya melihat putra daerah Sulsel banyak yang punya kompetensi kapasitas dan kemampuan dalam hal itu, terutama persyaratannya sudah memenuhi," katanya.
2. Beberapa nama mencuat
Syahar mengakui bahwa memang sudah ada beberapa nama yang beredar di publik. Belakangan ini, beberapa nama memang santer terdengar mulai dari nama Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa, Staf Ahli Kemenpan RB Jufri Rahman bahkan nama eks Kapolda Sulsel Komjen Nana Sudjana.
Meski begitu, semua fraksi diberikan hak untuk mengusulkan masing-masing satu nama. Setelah itu, semua nama akan dibahas dengan pimpinan DPRD. Kemudian dibahas dalam rapat paripurna sebelum diajukan ke Kemendagri.
"Ada beberapa nama yang muncul. Ada di kementerian aparatur negara. Sisa kita menunggu surat dari Kemendagri kapan waktunya DPRD Sulsel untuk melakukan proses pengusulan," katanya.
3. Semua figur berpeluang
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, mengatakan figur Pj nantinya tidak terlepas dari kepentingan politik nasional di Pilpres maupun Pileg 2024. Apa yang terjadi di daerah yang bersangkutan, kata dia, paling utama harus dipastikan stabil dulu.
"Jadi otomatis pemerintah pusat akan menunjuk orang yang bisa menstabilkan daerah itu atas nama Pj," katanya.
Menurutnya, siapapun berpeluang menjadi Pj terlepas dari latar belakangnya. Yang jelasnya, Kemendagri yang akan menentukan siapa yang layak menjadi Pj.
"Siapa-siapa yang akan masuk dalam usulan nama itu semuanya punya peluang baik TNI maupun Polri," katanya.
