Massa di Gowa Demo Desak DPRD Usut Dugaan Skandal Bupati

Aksi ini disebut sebagai bentuk protes atas berbagai polemik yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Isu yang disorot meliputi dugaan korupsi proyek di salah satu dinas, pencabutan beasiswa doktoral, hingga isu perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Gowa.

Dalam aksinya, massa tidak hanya menyampaikan orasi, tetapi juga membentangkan spanduk dan membakar ban bekas di tengah jalan. Situasi sempat memanas saat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Ketegangan meningkat ketika massa berupaya masuk ke area Kantor Bupati Gowa. Upaya tersebut dihadang oleh petugas Satpol PP yang berjaga dan menutup akses gerbang, sehingga memicu dorong-dorongan di depan pintu masuk.

Merespons aksi tersebut, DPRD Kabupaten Gowa menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi massa dengan membentuk panitia khusus (pansus). Langkah ini disampaikan untuk meredakan situasi yang sempat memanas.

"Kami akan segera melakukan RDP dan memanggil seluruh pihak yang terkait dengan kasus ini," ujar Abdul Razak Daeng Lewa, ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa.

Jenderal Lapangan Pormula, Fahim, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.

“Kami turun ke jalan untuk meminta DPRD Kabupaten Gowa membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut seluruh kisruh yang menjadi hak publik untuk diketahui,” ujar Fahim di lokasi aksi.

Ia menambahkan, DPRD melalui tiga komisi telah menyampaikan kesiapan untuk menindaklanjuti tuntutan demonstran.

“Tadi sudah disampaikan ke publik bahwa DPRD melalui tiga komisi siap menindaklanjuti dengan pembentukan pansus,” jelasnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian massa adalah dugaan pencabutan sepihak beasiswa doktoral atas nama Risqilah Amran, mahasiswi S3 di Universitas Hasanuddin. Kebijakan tersebut dinilai tidak transparan dan menimbulkan tanda tanya.

“Saudari Risqilah adalah putri daerah yang sedang menempuh pendidikan doktoral untuk kemaslahatan Gowa, tapi justru dibatalkan secara sepihak,” tegas Fahim.

Selain itu, isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Gowa turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Isu yang hingga kini tidak diklarifikasi disebut telah memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Jika benar, ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi krisis moral yang berdampak pada kepercayaan rakyat. Kami juga meminta agar membersihkan “biang kerok” (BK) di tubuh pemerintahan Kabupaten Gowa," ujarnya.

Fahim juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum merespons aksi demonstrasi tersebut secara langsung. “Sejak aksi dimulai hingga sekarang, tidak ada satu pun perwakilan pemda yang menemui kami. Bupati seolah menutup telinga,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah. “Kalau tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap melanjutkan aksi bahkan menduduki kantor bupati,” lanjut Fahim.

Pormula pun memastikan akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk memperbesar skala aksi. “Kami akan terus bergerak, melakukan konsolidasi besar-besaran dan memobilisasi masyarakat dari berbagai wilayah di Gowa,” pungkas Fahim.

Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar kantor bupati berangsur kondusif, meski aparat keamanan masih bersiaga untuk mengantisipasi potensi lanjutan aksi.