Masih Ada Tiga Ribuan Kasus PMK Aktif di Sulsel

Kata Nurlina, jumlah ini akan terus bertambah jika tidak dilakukan upaya pengendalian. Salah satunya adalah peningkatan cakupan vaksinasi pada ternak-ternak yang sehat.

Kementerian Pertanian menyiapkan dosis vaksin sebanyak 500 ribu untuk mencegah PMK pada hewan ternak di Sulawesi Selatan. Terkait hal ini, Kementan telah melakukan Bimbingan Teknis Vaksinator dan Data Encoder Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Melalui kegiatan pelatihan ini dan dengan keterlibatan sejumlah unsur petugas vaksinator dan petugas pencatatan data encoder, Nurlina berharap target Zero Case untuk kasus PMK di Sulsel bisa tercapai hingga Desember nanti.

Sebelumnya, Sekretaris provinsi Sulsel Abdul Hayat menyebut pendekatan kultural di setiap daerah menjadi sangat penting dalam melakukan vaksinasi 500 ribu dosis.

"Tentu kita ingin ini sukses dan melaporkan ke pimpinan kita masing-masing," katanya.

Ketua Satgas Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel ini mengungkapkan Sulsel memiliki potensi melalui populasi hewan ternak terbanyak ketiga secara nasional, yakni sebanyak 1.144.400 lebih. Sehingga, pelaksanaan vaksinasi ini sangat penting dalam menjaga kualitas dan kondisi kesehatan hewan ternak di Sulsel.

Sementara itu, Pemprov Sulsel segera membayarkan dana kompensasi untuk peternak atas pemotongan bersyarat hewan ternak terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, Pemprov juga memutuskan untuk menghentikan pemberian kompensasi tersebut.

Nurlina mengatakan dihentikannya pemberian kompensasi itu dikarenakan ketiadaan anggaran. Karena itu, mau tidak mau, pembayaran kompensasi harus dihentikan.

"Informasi untuk anggaran pemberian bantuan sementara kuotanya lagi dipastikan sehingga disetop dulu. Kita tidak lagi melakukan pemotongan bersyarat," katanya, Rabu (5/10/2022).

Karena Pemprov menghentikan pemberian kompensasi, maka secara otomatis tidak ada lagi pemotongan bersyarat untuk hewan terpapar PMK.

Namun Nurlina mengatakan peternak bisa saja memotong sendiri ternaknya yang terpapar PMK jika ingin menghentikan penyebaran. Hanya saja, tidak ada bantuan lagi dari pemerintah. 

"Bila ada peternak yang mau potong bersyarat, mereka tetap boleh melakukan pemotongan tapi tidak ada bantuan. Kan mereka bisa menilai sendiri dagingnya, masih bisa dijual, sehingga masih ada nilainya," ucapnya.