Makassar, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengingatkan Pemerintah Kota agar memenuhi kebutuhan warganya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. PPKM di Makassar dimulai sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
"Penuhi hak rakyat saat PPKM di Makassar, jangan ulangi kesalahan PPKM Jawa dan Bali," kata Direktur LBH Makassar Muhammad Haedir dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Rabu (28/7/2021).
Pemkot Makassar menerapkan PPKM mengikuti Instruksi kementerian dalam Negeri. Haedir menganggap, penting mengingatkan pemerintah agar memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang perekonomiannya terdampak.
"Warga Makassar akan mudah mematuhi pembatasan-pembatasan yang diatur dalam PPKM sepanjang kebutuhan hidup dasar masyarakat ditanggung sepenuhnya oleh negara," kata dia.
Haedir menjelaskan, pembatasan dalam kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU tersebut yang menjadi dasar untuk membatasi hak asasi manusia dalam masa pandemik COVID-19.
Sementara instruksi Mendagri tentang PPKM sama sekali tidak berdasarkan pada UU kekarantinaan kesehatan. "Namun hanya berdasarkan instruksi Presiden yang dalam instruksi Mendagri tersebut sama sekali tidak menyebutkan nomor surat instruksi Presiden yang dimaksud," kata Haedir.
Haedir menyayangkan, dalam PPKM di Pulau Jawa dan Bali banyak masyarakat yang disanksi karena dituding melanggar aturan. "Padahal tidak diketahui dasar hukum apa yang digunakan untuk memberikan sanksi, mengingat PPKM tidak didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2018," ucapnya.
Haedir juga memaparkan, belajar dari PPKM di Jawa dan Bali, keterbatasan oksigen dan obat-obatan telah banyak merenggut nyawa warga negara. Sementara negara tidak mampu berbuat apapun untuk mengatasi kelangkaan oksigen.
"Kita tidak menginginkan keadaan tersebut terulang di Makassar," ungkap Haedir.
LBH menyarakan Pemkot Makassar untuk menyiapkan dan menjamin semua ketersediaan dan pelayanan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Termasuk oksigen dan obat-obatan.
"Pemkot Makassar harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan atas kesehatan dari kebutuhan lain," ucap Haedir.
Selain itu lanjut Haedir, Pemkot Makassar juga diingatkan untuk mengontrol dengan baik seluruh anggaran penanganan COVID-19 sehingga tidak disalahgunakan.
"Anggaran sebaiknya digunakan untuk menyediakan fasilitas kesehatan selama pandemik dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat selama PPKM," katanya.