Langgar Protokol Kesehatan di Makassar KTP Dicabut? Ini Penjelasannya

Mersepons ucapan Kasatpol PP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Ariaty Puspasari buka suara. Dia menyebut wacana pembekuan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan tidak ada di undang-undang.

"Saya luruskan dulu. Di UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada satu pasal pun mau pun ayat yang menyatakan pembekuan KTP Elektronik," kata Ariaty kepada IDN Times saat dikonfirmasi terpisah.

Ariaty menjelaskan, tidak ada satu pun poin di dalam Perwali 31/2020 yang menyebutkan bahwa KTP bagi pelanggar protokol kesehatan dibekukan atau dinonaktifkan. Terlebih jika disebut merujuk dalam UU tentang administrasi kependudukan.

"Kalau pun ada, misalnya ada pembekuan, itu betul-betul extra ordinary yang tidak diatur dalam UU," ujarnya.

Sanksi pembekuan KTP warga, menurut Ariaty bukan hal yang mudah. Pembekuan nomor identitas kependudukan (NIK) KTP hanya dapat dilakukan ketika warga memiliki dua identitas yang sama atau ganda.

"Dan pembekuan itu hanya menjadi kewenangan Dirjen Dukcapil," Ariaty menegaskan.

Dia menjelaskan bahwa seluruh Kantor Disdukcapil daerah, termasuk Makasar, bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerahasiaan identas warga. Artinya, jika warga yang dibekukan KTP-nya tanpa melalui proses administrasi resmi, maka pihak tersebut dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bisa jadi, menurut Ariaty, sanksi yang bakal diterapkan bagi pelanggar hanya penyitaan sementara kartu identitas.

"Sama halnya misalnya seperti kepolisian kalau melanggar lalu lintas yang disita itu SIM. Kalau prosedurnya sudah dilengkapi maka akan dikembalikan. Mungkin kurang lebih seperti itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sanksi akan mulai diberlakukan bagi pelanggar protokol mulai Sabtu, 20 Juni 2020. Soal itu dijelaskan Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Makassar Ismail Hajiali.

"Sanksinya sudah sangat jelas di atur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar," kata Ismail kepada IDN Times, Kamis (18/6).

Ismail menyebut sanksi bagi pelanggar protokol pencegahan COVID-19 di Makassar serupa dengan aturan PSBB. Diketahui Pemkot Makassar sempat menerapkan PSBB pada 24 April hingga 22 Mei 2020 lalu.

Sanksi ringan, kata Ismail, antara lain berupa teguran lisan bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi sedang berupa pembubaran terhadap perkumpulan yang tanpa menerapkan protokol, seperti jaga jarak dan penggunaan masker.

Sanksi berat lebih difokuskan kepada lembaga atau unit usaha yang tidak menyediakan sarana sesuai protokol pencegahan COVID-19. Mulai dari pemeriksaan kondisi suhu tubuh, ketersediaan ruang sterilisasi atau bilik disinfektan, hingga alat pencuci tangan.

"Yang terberat sanksinya, bisa ditutup atau cabut izin usahanya kalau protap tidak dipatuhi," ucap Ismail.