Krisis Listrik dan Air Bersih, Beban Perempuan Kian Berlipat

Menurut Anggi, dampak pemadaman listrik terhadap perempuan tidak berhenti pada terganggunya penerangan. Perempuan juga harus memikirkan cara menjaga persediaan makanan, mendampingi anak belajar, serta memastikan kebutuhan anggota keluarga tetap terpenuhi.

Kondisi tersebut semakin sulit bagi rumah tangga yang tidak memiliki lemari pendingin. Mereka juga harus mencari cara agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan ketika peralatan listrik tidak bisa digunakan.

"Beban-beban domestik itu dilekatkan ke perempuan, sehingga perempuan yang harus memikirkan semua itu. Satu persoalan dari pemadaman listrik, itu bisa menghasilkan ada 10 persoalan yang harus dihadapi oleh perempuan," kata Anggi.

Beban itu juga berkaitan dengan pekerjaan perawatan yang sering kali tidak terlihat. Ketika ada anggota keluarga yang jatuh sakit akibat kondisi lingkungan atau paparan asap, perempuan kerap menjadi pihak yang mengambil tanggung jawab untuk merawatnya.

"Siapa yang dibebankan untuk merawat anggota keluarga ketika sakit? Perempuannya yang harus kemudian menjalankan peran-perawatan itu," katanya.

Persoalan lain yang disoroti Anggi adalah keterbatasan air bersih, khususnya di wilayah pesisir Makassar. Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga memenuhi kebutuhan pribadi perempuan.

Ketika persediaan air terbatas, perempuan harus mencari sumber air lain. Sebagian bahkan terpaksa membeli air agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

"Karena ternyata untuk bisa masak, mereka harus beli air. Air bersih sangat sangat apa sangat terbatas di wilayah pesisir. Nah, ini kelangkaan air bersih juga sebenarnya menambah biaya pengeluaran untuk rumah tangga," tutur Anggi.

Pengeluaran tambahan tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga dengan pendapatan terbatas. Kebutuhan air yang semestinya bisa dipenuhi dari akses layanan dasar justru harus dibayar menggunakan anggaran rumah tangga.

Anggi menyebut ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran membuat perempuan harus mencari sumber pendapatan tambahan. Sebagian di antaranya bahkan terpaksa beralih profesi menjadi buruh demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

"Akhirnya pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang itu membuat perempuan, bahkan banyak perempuan yang terpaksa harus beralih profesi menjadi buruh," katanya.

Anggi menilai persoalan listrik, air bersih, dan krisis iklim perlu dilihat sebagai persoalan keadilan gender. Sebab, dampaknya tidak dirasakan secara sama oleh setiap orang. Perempuan menghadapi konsekuensi berlapis karena masih kuatnya pembagian kerja domestik dan tanggung jawab pengasuhan dalam rumah tangga.

Dia juga mengkritik pelaksanaan transisi energi yang menurutnya belum tentu otomatis menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Menurut Anggi, pembangunan sektor energi perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, ruang hidup, sumber penghidupan, serta kelompok yang selama ini menanggung beban paling besar.

"Transisi energi tidak selalu kemudian adil dan bersih. Ini kami melihat karena proyek-proyek energi yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian pembangunannya dengan pendekatan yang ekstraktif yang kemudian merugikan masyarakat, termasuk perempuan di dalamnya," katanya.

Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai penting, mulai dari tingkat komunitas hingga kebijakan pemerintah. Partisipasi tersebut tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi harus memberi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan kebutuhan dan pengalaman mereka.