KPU Makassar Usul Pengubahan Komposisi Dapil di Pemilu 2024

01 Des 2022, 12:10 WIB

KPU Makassar menggelar rapat koordinasi membahas penataan Dapil untuk Pemilu 2024. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengusulkan dua dua komposisi daerah pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Usul terkait posisi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang di dapil.

Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, usulan pertama adalah komposisi dapil serupa Pemilu 2019. Sedangkan usulan kedua ada perubahan komposisi, di mana Kecamatan Sangkarrang pindah dari Dapil II ke Dapil I.

"Dua usulan rancangan penataan dapil itu sama, ada lima dapil. Jadi usulan satu itu Sangkarang masuk Dapil II dan usulan kedua Sangkarang masuk (Dapil) I," kata Gunawan pada rapat koordinasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Makassar, di Hotel Remcy Makassar, Rabu (30/11/2022).

Pada Pemilu 2019, Kepulauan Sangkarrang masuk Dapil II bersama Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, dan Tallo. Saat itu Dapil I meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang.

1. Usulan belum final, masih perlu uji publik

Komisioner KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar (pegang mic) saat rapat koordinas. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

KPU Makassar menggelar rapat koordinasi dengan peserta dari berbagai pihak terkait Pemilu 2019. Di antaranya perwakilan partai kepolisian, kepolisian, TNI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Gunawan mengatakan, penataan dapil merupakan amanat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Tahapannya bergulir sejak Oktober 2022 di tingkat pusat.

Gunawan menyatakan dua komposisi dapil belum final. Usulan awal dari KPU Makassar akan melalui serangkaian uji publik, sembari menjaring tanggapan dari stakeholder.

Soal usul memindahkan Kepulauan Sangkarrang dari Dapil II ke Dapil I, Gunawan menyebut itu terkait prinsip integralitas wilayah. Wilayah Sangkarrang dianggap tidak berbatasan langsung dengan kecamatan lain di Dapil II.

"Ada lautan yang memisahkan dan dibaca sebagai tidak utuh," ucap Gunawan.

2. Tiga urgensi dalam penataan dapil

Mahasiswa baru Universitas Negeri Makassar (UNM) mendengarkan pemaparan Anggota KPU Makassar Endang Sari seputar jadwal Pemilu 2024. (Dok. KPU Makassar)

Gunawan menyebutkan ada tiga urgensi dalam penataan Dapil di Kota Makassar. pertama, perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam suatu dapil melebihi batas maksimal atau kurang dari batas minimal yang ditentukan.

"Jadi ada perubahan yang drastis, kemudian (urgensi) kedua ada pemekaran wilayah atau bencana alam, ini faktor-faktor ya. Ketiga adanya dapil pada pemilu sebelumnya bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan dapil," Gunawan menjelaskan.

Untuk urgensi ketiga, disebutkan ada beberapa kejadian dalam penataan Dapil pada 2019 ada beberapa Dapil yang bertentangan dengan prinsip-prinsip, sehingga dikoreksi.

3. Jumlah DAK berkurang 200 ribu

Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar. IDN Times/Asrhawi Muin

Gunawan menambahkan, terkait Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 diatur soal alokasi kursi. Karena untuk jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta itu alokasi kursi 50, sedangkan yang menjadi dasar di Makassar adalah Data Agregat Kependudukan (DAK) dengan jumlah 1.483.809.

"Ini DAK yang baru ditetapkan oleh KPU RI dan ini yang menjadi dasar perencanaan penataan dapil kita. Ini beda dengan DAK waktu tahun tahun 2017 untuk penyusunan dapil tahun 2019 itu jumlahnya 1.663.479. Jadi dibandingkan dengan DAK tahun 2017 dengan 2019 itu sekitar 200 ribu ada pengurangan jumlah penduduk," ujarnya.

"Pengurangan 200 ribu itu bukan beberapa kecamatan saja, tapi hampir merata di tiap kecamatan, sehingga jumlah tiap-tiap dapil itu merata penurunannya," dia menambahkan.