KPU Makassar Temukan 23 Bacaleg Ganda saat Verifikasi Administrasi

Gunawan mengaku belum bisa menyebutkan bacaleg dari parpol mana yang dimaksud karena proses verifikasi administrasi masih berjalan. Pemberitahuan ke parpol akan disampaikan setelah vermin selesai dan memasuki masa perbaikan.

Adapun dari jumlah 23 bacaleg ganda itu, sebanyak 10 kasus di antaranya adalah ganda internal dan 13 kasus merupakan ganda eksternal. Ganda internal adalah bacaleg ganda yang terjadi dalam satu partai, namun namanya terdaftar di dua dapil, atau dua lembaga perwakilan. 

"Contohnya satu orang bacaleg di partai A, diajukan di Kota Makassar di Dapil 1, tapi diajukan juga namanya di kabupaten/kota yang berbeda," katanya.

Kemudian ganda eksternal adalah bacaleg ganda di partai yang berbeda. Misalnya, satu orang bacaleg di Partai A diajukan di kota Makassar di Dapil 1, tapi juga diajukan oleh Partai B di tingkat provinsi dan lain-lain.

Sebelumnya, KPU Kota Makassar memberi kesempatan bagi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk mengoreksi nama-nama bakal calon anggota DPRD Kota Makassar yang telah diajukan. Nama-nama bakal calon bisa digantikan dengan yang baru.

Penggantian bacaleg dibolehkan untuk partai politik di masa perbaikan dokumen. Masa perbaikan dokumen ini tahapannya tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Penggantian calon, dapat dilakukan jika terdapat kondisi kegandaan pencalonan.

"Misalnya ada bacaleg yang diajukan oleh dua partai yang berbeda. Maka salah satu partai akan mengajukan penggantian calon di masa perbaikan," kata Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/5/2022).

Bacaleg yang telah diajukan pun bisa mengundurkan diri. Partai politik juga dapat menukar bacaleg antar daerah pemilihan (Dapil).

Selain itu, penggantian bacaleg juga bisa apabila bacaleg mengundurkan diri yang disertai dengan bukti surat pernyataan, serta dibubuhi materai dan ditandatangani bacaleg tersebut. Kemudian bacaleg meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari instansi yang berwenang.

"Bacaleg diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum dan sekjen partai politik bersangkutan," kata Gunawan.