KPK Tanyai Anak Nurdin Abdullah soal Dugaan Aliran Suap

Pada hari yang sama, penyidik KPK turut memeriksa tiga saksi untuk tersangka Nurdin Abdullah. Masing-masing Rudy Ramlan selaku pegawai negeri sipil, serta dua wiraswasta masing-masing Raymond Arfandy dan John Theodore.

Ali menyebut saksi Rudy ditanyai soal berbagai proyek yang ditenderkan oleh Pemprov Sulsel yang salah satunya dikerjakan oleh tersangka Agung Sucipto (AS).

"Raymond Ardan Arfandy (wiraswasta) dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan pemberian sejumlah uang oleh tersangka AS kepada tersangka NA karena adanya pengerjaan sejumlah proyek di Pemprov Sulsel. Sekaligus didalami mengenai kerja sama saksi dengan tersangka AS dalam pengerjaan proyek," kata Ali.

Sementara itu, saksi John Theodore didalami pengetahuannya terkait dengan proyek-proyek milik Pemprov Sulsel. Dalam hal ini saksi juga pernah ikut mengerjakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulukumba Rudy Ramlan membenarkan bahwa dia menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 7 April 2021.

Rudy dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dengan tersangka Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.

"Adapun materi yang ditanyakan oleh penyidik adalah seputaran tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kadis PUPR," ungkap Rudy kepada IDN Times, Rabu malam.

Rudy mengaku diperiksa empat jam oleh penyidik KPK. Sepanjang pemeriksaan, dia dicecar beragam pertanyaan seputaran kasus tersebut. Termasuk soal kedekatannya dengan para tersangka selama menjabat sebagai kadis. 

Dalam kasus yang menjerat Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat serta kontraktor rekanan Agung Sucipto.

"Saya ditanya, apakah saya mengenal para tersangka, serta proses bantuan keuangan Provinsi Sulsel yang lokasinya di Bulukumba dan proses pengadaan barang dan jasanya," ungkap Rudy. 

Ali Fikri sebelumnya menyatakan, masih ada dua nama lain yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Masing-masing, Eric Horas anggota DPRD Makassar dan Idham Kadir. 

Mereka sedianya diperiksa pada Selasa, 6 April. Namun pada jadwal ditentukan, mereka urung hadir. "Segera di lakukan penjadwalan ulang kembali," ungkap Fikri.