KPK Periksa Bendahara NasDem Sulsel pada Kasus Nurdin Abdullah

Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Fikri tidak menerangkan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang tengah berlangsung.

Pada keterangan sebelumnya, Fikri mengatakan pemeriksaan saksi-saksi merupakan proses lanjutan dalam pengumpulan bahan keterangan dalam kasus yang menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Pada kasus itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel Edy Rahmat serta kontraktor rekanan Agung Sucipto.

Pada Selasa, 23 Maret 2021, KPK memeriksa tiga dari empat orang saksi. Salah satunya Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yang kini bertugas sebagai Plt Gubernur. Dua lainnya adalah Andi Gunawan dan Thiawudy Wikarso dari kalangan wiraswasta.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA dan kawan-kawan. Tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang Petrus Yalim," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima jurnalis Selasa malam. 

Tiga orang saksi dicecar pertanyaan beragam sesuai dengan peran dan juga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dalam kasus yang menjerat Nurdin, Gubernur Sulsel nonaktif.

Andi Gunawan dikonfirmasi antara lain terkait berbagai proyek yang telah dia kerjakan sebagai salah satu kontraktor di Sulsel. Andi Sudirman Sulaiman, ditanyai mengenai tupoksi selaku wagub dan berbagai proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel.

Sementara Thiawudy Wikarso, didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya aliran sejumlah dana ke kantong Nurdin. Khusus untuk saksi Petrus Yalim, masih dijadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai saksi.

KPK terus mendalami dugaan kasus suap yang melibatkan Nuridn Abdullah. Pada 13 Maret lalu, penyidik memeriksa tujuh pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Sulsel.

"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT CSP (Cahaya Sepang Bulukumba)," kata Ali dalam keterangannya saat itu.

Ali mengatakan pemeriksaan terhadap ketujuh PNS tersebut dilakukan di Polda Sulawesi Selatan pada Jumat, 12 Maret 2021. Selain memeriksa saksi-saksi, t im penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi pada 1 dan 2 Maret 2021.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah uang rupiah dan mata uang asing sekitar Rp1,4 miliar, 10 ribu dolar AS, dan 190 ribu dolar Singapura. Ali Fikri mengatakan uang tersebut akan diverifikasi dan dianalisa. Hal itu dilakukan agar dapat diketahui keterkaitannya dengan perkara yang menjerat Nurdin.

"Sehingga, segera dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," ucapnya.