KPK Dampingi Aset Pemprov Sulsel yang Bermasalah

Ia menyebutkan ada 41 aset yang bermasalah di Sulsel. Dari jumlah total itu, sebanyak 16 aset diantaranya telah diberikan surat keputusan (SK) ke kejaksaan. “Dan itu akan kita proses, kita pengen ada beberapa aset yang mau disertifikat, kita akan kawal prosesnya,” tutur dia.   

Saat ini, menurut Adlinsyah, pihaknya telah meninjau ulang aset Pemprov Sulsel yang bermasalah. Karena itu ia mencoba memilah-milah fungsi pengelolaan dan penggunaan supaya harus jelas. “Pengelola kan ada di biro aset, sedangkan pengguna ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar dia.

Lembaga antirasuah itu mengaku akan menjadi pendamping untuk seluruh proses penanganan aset. Oleh sebab itu antar pengelola dan OPD harus komunikasi. Kalau bicara soal hukum maka diberikan ke penegak hukum seperti kejaksaan. “Kalau ada aset yang belum bermasalah hukum, masih dalam tataran musyawarah, KPK yang mendorong,” tambahnya.

Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan aset pemerintah sangat banyak sehingga pengelolaannya harus maksimal. Selain itu, aset juga harus dimanfaatkan secara profesional mulai dari kontrak kerja hingga perjanjian. Apalagi jika aset itu dipihakketigakan.

"Pemprov sangat kaya dengan aset yang ada. Hanya saja perlu untuk dimaksimalkan dan dirapikan agar menjadi lebih baik,” ujar Andi Sudirman.