Makassar, IDN Times - Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengakui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kerap mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi UMKM, termasuk saat hendak mengekspor produknya.
"Dari UMKM, kita masih seragam dari pemerintah dan juga dari provinsi lain juga terkendala soal pinjaman dan kedua, persoalan pemasaran," kata Elviana dalam kunjungan kerjanya di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (30/1/2023).
Elviana menyebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Hal ini termasuk dengan memberikan motivasi kepada UMKM untuk berkembang.
"Kami berharap masukan dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Kadis menjadi masukan bagi Jamkrida dan Provinsi Sulsel supaya lebih aware lagi terhadap UMKM karena UMKM biasanya hanya dijadikan sebagai simbol-simbol angka," katanya.
Bentuk peningkatan itu, kata dia, bukan semata-mata pada Pemda semata melainkan melakui lembaga penjamin seperti Jamkrida maupun Bank Sulselbar.
"Sulsel ini merupakan dari 34 provinsi baru 18 yang punya Jamkrida," katanya.
Kedatangan Komite IV DPD RI untuk menyosialisasikan RUU Penjaminan bagi UMKM. Elviana menuturkan bahwa banyak hal kekinian yang tidak ter-cover seperti penjaminan terhadap UMKM sehingga RUU tersebut dibutuhkan.
"Intinya, dengan perkembangan sistem keuangan, banyak hal yang selama ini belum tercover, misalnya bagaimana pinjam-pinjaman dari ultra mikro dan juga ini mendapatkan masukan yang luar biasa terutama dari Jamkrida dan Bank Sulselbar," katanya.
Menurut Elviana, RUU ini penting bagi UMKM sebab meskipun secara nasional mereka memberi sumber devisa, namun UMKM juga masih banyak yang terseok-seok.
"Mereka bisa produksi tapi mereka tidak paham mau dipasarkan ke mana. Mereka sudah dapat pinjaman modal tapi mereka tidak punya ilmu tentang menata keuangan," kata Elviana.
Untuk itu, Komite IV DPD RI meminta Pemda termasuk Pemprov Sulsel melalui instansi terkait agar menggelar diklat lebih yang lebih masif. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM juga lebih melek terhadap dunia perbankan.
Apalagi, kata Elviana, pihaknya menerima keluhan bahwa pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan saat hendak meminjam modal ke bank. Situasinya dianggap terlalu berbelit-belit.
"Nasib mereka sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pro total atau pro secara seremonial aja pemprov terhadap UMKM-nya. Itu sangat menentukan sekali," katanya.