Koalisi Solidaritas Makassar Serukan Tolak Eksekusi Baiq Nuril

Mereka melihat Nuril hanyalah korban kekerasan seksual, sehingga negara dinilai tidak adil jika dia harus dihukum. Menurutnya, putusan dari Mahkamah Agung atas Baiq Nuril harus dilawan. Karena negara tidak melihat sisi korbannya yang dilecehkan saat masih bertugas di SMAN 7 Mataram. 

“Kami hadir untuk melawan putusan yang sangat tidak adil,” tutur Azis yang juga anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Aksi solidaritas ini ditandai dengan tanda tangan dari pengunjung car free day sebagai bentuk dukungan kepada Baiq Nuril. Mereka silih berganti memberikan dukungan kepada perempuan berusia 40 tahun ini.

Orang nomor satu di Indonesia dinilai harus hadir menyelamatkan Nuril dari tindakan kriminalisasi. Dengan langkah memberikan amnesti kepada eks guru honorer di SMAN 7 Mataram. 

Sesuai UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyampaikan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti kepada orang yang melakukan tindak pidana. Apalagi Jokowi telah berjanji akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegak hukum khususnya terkait perempuan. “Nah kita tagih janji Presiden Jokowi,” tegas Azis.

Azis menyarankan kepada negara agar UU ITE direvisi lantaran tidak melihat dari sisi korbannya. Dan putusan MA ini memiliki catatan sendiri yang harus dikritisi bersama. Sebab dalam lingkup peradilan MA terikat pada Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Baiq Nuril dinyatakan bersalah dan divonis enam bulan penjara dan membayar denda Rp 500 juta, dia dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Nuril dianggap terbukti menyebarkan percakapan asusila dengan Kepsek SMAN 7 Mataram. Meski sebelumnya Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Nuril tidak terbukti  mentransmisikan konten bermuatan pelanggaran kesusilaan.