Ketua RT/RW ke Musra II, Danny Tegaskan Pemkot Makassar Tak Terlibat
Makassar, IDN Times - Musyawarah Rakyat (musra) II yang rencana dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan digelar di Celebes Convention Center Makassar, Minggu 2 Oktober 2022 mendatang. Beredar kabar bahwa Pj Ketua RT/RW di Makassar juga dikerahkan untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak terlibat dalam kegiatan yang difasilitasi kelompok relawan Projo tersebut. Makassar hanya ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan musra II.
"Tidak. Jadi kita hanya ditunjuk. Jadi tuan rumah karena banyak massa yang akan ikut termasuk seluruh Indonesia. Jadi kami sebatas itu saja," kata Danny.
1. Ketua RT/RW hadir sebagai anggota komunitas
Terkait Pj Ketua RT/RW, Danny menegaskan bahwa keikutsertaan mereka hanya sebagai anggota komunitas saja. Lagipula, kata Danny, itu juga merupakan pembinaan di empat organisasi yang bergerak untuk kegiatan tersebut.
"Di luar saya bukan wali kota, saya sebagai Danny Pomanto akan mengerahkan komunitas saya tanpa mobilisasi. Tapi kan ini perlu diatur lalu lintasnya, jadi saya suruh kumpul di masing-masing kecataman," katanya.
2. Membahas figur pelanjut Jokowi
Sebelumnya diberitakan, Musra II Makassar merupakan lanjutan dari Musra I di Bandung, Jawa Barat, pada 28 Agustus lalu. Musra ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh kurang lebih 19 kelompok relawan Jokowi.
Maksud dan tujuannya yakni memberikan ruang bagi publik untuk bisa ikut membicarakan nasib bangsa Indonesia ke depan. Pembahasan meliputi agenda kebangsaan, program prioritas, harapan rakyat, hingga kriteria atau karakter pemimpin yang cocok untuk menjalankan agenda dan program.
"Baru nanti kita bicarakan juga kira-kira nama-nama yang pantas menjadi pelanjut Jokowi di 2024," kata Herwin.
3. Hasil musra dikonsultasikan dengan Jokowi
Musra akan dijalankan di 34 provinsi di seluruh Indonesia namun tidak digelar serentak. Musra digelar dari bulan ke bulan dan akan berakhir di minggu kedua Maret 2023.
Nantinya, hasil Musra ini akan dikonsultasikan kepada Jokowi. Musra ini diharapkan akan menjadi alat rekam paling jujur untuk mengetahui kehendak rakyat.
"Dan kami yakin apa yang menjadi hasil di musra nanti itu adalah potret yang begitu terang benderang dari keinginan rakyat tentang 2024," kata Herwin.
