Mohammad Aditya Pontoh Jadi Plt Bupati Bolmut Usai KPK Tahan Sirajudin

23 Sep 2026, 17:36 WIB

Kota Makassar

2 min read

Intinya Sih

Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh ditunjuk sebagai Plt Bupati Bolaang Mongondow Utara setelah Bupati Sirajudin Lasena terjaring OTT KPK pada 21 September 2026.
Pemkab Bolmut tetap menjalankan pelayanan publik dan menyusun APBD Perubahan 2026, sambil menghormati proses hukum terhadap Sirajudin Lasena.
KPK menyegel lima ruangan kepala dinas; Sirajudin diduga memeras fee proyek 10 persen dan menerima gratifikasi total Rp11,14 miliar, dengan 14 orang diamankan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Manado, IDNTimes - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, kini menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bolmut usai Sirajudin Lasena yang merupakan Bupati Bolmut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 21 September 2026. Aditya mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bertepatan dengan perayaan HUT ke-62 Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jalan 17 Agustus, Kota Manado, Rabu (23/9/2026).

Aditya mengaku baru mendapatkan informasi bahwa diirinya bakal mendapatkan SK pada Rabu tengah malam. Ia pun menegaskan bahwa pelayanan publik di Bolmut tetap berjalan normal.

"Sampai hari ini pelayanan publik di Kabupaten Bolmut masih berjalan seperti biasa," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

1. Susun APBD Perubahan
Wakil Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh (tengah kanan), mendapat nota dinas dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, sebagai Plt Bupati Bolmut menggantikan Sirajudin Lasena yang terjaring OTT KPK, Rabu (23/9/2026). Dok. Pemkab Bolmut
Saat ini, Pemkab Bolmut masih fokus menjalankan sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Di tengah proses hukum yang menjerat Sirajudin Lasena, masyarakat Bolmut diminta tenang. Aditya bahkan meminta masyarakat mendoakannya.
"Kami juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kami akan menghargai apapun hasil keputusan KPK," tutur Aditya.
2. Lima ruangan kepala dinas masih disegel
Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena (IDN Times/Aryodamar)
Sejauh ini, KPK menyegel 5 ruangan kepala dinas. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Bolmut, Jusnan Mokoginta.
"Ada Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian," terang Jusnan.
Karena yang disegel hanya ruangan kepala dinas, Jusnan memastikan bahwa pelayanan berjalan normal. Ia pun meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) agar kasus yang menimpa Sirajudin Lasena tak mempengaruhi pelayanan publik.
3. Kepala dinas belum masuk kantor
Bukti OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena (IDN Times/Aryodamar)
Hingga saat ini, para kepala dinas yang kantornya disegel juga belum kembali berkantor. Bahkan keberadaan mereka masih belum diketahui.
Diketahui, Sirajudin Lasena terjaring OTT KPK di sebuah hotel di Jakarta. Selain dirinya, ada 6 orang yang diperiksa termasuk 2 kepala dinas di Bolmut yaitu Kepala Dinas Pertanian, Syarifuddin, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nur Hakim.
Total ada 14 orang yang diamankan dalam kasus ini. Sirajudin dijerat Pasal 12 E dan/atau Pasal 12 B UU Tipikor terkait Pemerasan dan Gratifikasi sejumlah proyek di Kabupaten Bolmut. Ia diduga meminta fee proyek 10% serta gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar.