Wali Kota Parepare Dikecam usai Ancam Media Pengkritik Pemerintah
Tasming Hamid disorot setelah menyebut media mitra pemerintah yang tetap mengkritik sebagai pihak bermuka dua dan mengaitkannya dengan ungkapan "halal darahnya".
Pemkot Parepare menyatakan pernyataan tersebut dipotong dari konteks pembahasan strategi kemitraan media dan menyebut rekaman yang beredar telah disunting.
AJI Makassar mengecam pernyataan itu, menilai berpotensi mengancam kerja jurnalis, serta meminta Kemendagri mengevaluasi dan memberi sanksi.
Makassar, IDN Times - Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menuai sorotan setelah melontarkan pernyataan kontroversial yang menyasar media massa. Dia menyebut media yang menerima kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi terus mengkritik pemerintahannya sebagai pihak bermuka dua. Bahkan, Tasming mengaitkan sikap tersebut dengan ungkapan "halal darahnya".
Pernyataan bernada keras itu disampaikan Tasming saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Dalam forum tersebut, Tasming mengaku keberatan dengan pemberitaan sejumlah media mitra Pemkot Parepare yang dinilainya terus menyudutkan pemerintah. Dia mempertanyakan etika media yang tetap menerima anggaran kerja sama, tetapi di sisi lain melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
1. Tasming Persoalkan Media Mitra yang Terus Kritik Pemkot
Ilustrasi protes terhadap kekerasan jurnalis. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI/ Tasming mengaku heran dengan sikap sejumlah media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pemkot Parepare, tetapi dinilai terus memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintahannya.
Dia menilai pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mempertanyakan tujuan media yang tetap mengkritik meski telah menjadi mitra pemerintah.
"Dihajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas, yang sebenarnya enggak seperti itu," ujar Tasming dalam rekaman suara yang beredar.
Dia menegaskan kritik terhadap pemerintah sebenarnya bukan persoalan selama pemberitaan tersebut didasarkan pada fakta yang benar. Namun, Tasming merasa keberatan jika pemerintah terus-menerus diserang melalui pemberitaan.
"Tapi kan aneh juga ini. Berita siapa itu yang medianya ini-ini, hanya menghajar pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga oleh pemerintah. Dia maunya apa coba?" tuturnya.
2. Singgung Media Bermuka Dua dan Halal Darahnya
Poster ungkapan menolak aksi kekerasan aparat terhadap jurnalis. (IDN Times/Wildan Ibnu) Pernyataan Tasming semakin menjadi perhatian ketika dia menyinggung media yang dianggap tidak konsisten dalam menjalin hubungan dengan pemerintah daerah.
Dia bahkan menggunakan istilah bermuka dua dan mengaitkannya dengan ungkapan keagamaan yang menyebut halal darahnya.
"Di agama saja itu tidak ada istilah bali bella'. Bali bella' itu haram itu, halal darahnya itu yang bali bella'," ucap Tasming.
Tasming juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Parepare, Jenamar Aslan, memperketat pengelolaan kontrak kerja sama media.
Dia menginginkan seluruh kerja sama media dilakukan melalui satu pintu di Dinas Kominfo.
"Tidak ada Pak, bali bella'. Termasuk di pemerintah ini semua yang berkontrak lah. Ya kan, tapi kan syaratnya satu pintu sekarang. Di Kominfo saja sekarang," tegasnya.
Meski begitu, Tasming mengaku tidak menganggap seluruh media memiliki sikap serupa. Dia menyatakan masih membuka ruang kemitraan dengan media yang dinilainya profesional.
"Karena ya kan tapi tidak semua juga media ini kurang ajar, ada juga media-media profesional yang bagus," katanya.
3. Pemkot Parepare Klaim Pernyataan Wali Kota Dipelintir
Ilustrasi. Massa Forum Jurnalis Medan menggelar aksi tutup mulut di depan Gedung Pemko Medan, Senin (19/4/2021). Mereka menuntut Wali Kota Bobby Afif Nasution untuk meminta maaf atas insiden dugaan perintangan dan intimidasi oleh tim pengamanan terhadap jurnalis beberapa waktu lalu. (IDN Times/Prayugo Utomo) Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Kominfo Parepare, Jenamar Aslan, membenarkan adanya arahan Tasming dalam kegiatan Monev Pembangunan Triwulan III.
Namun, dia menilai pernyataan wali kota telah dipotong dari konteks pembicaraan sebenarnya.
Menurutnya, pidato tersebut membahas strategi jangka panjang terkait pola kemitraan pemerintah daerah dengan media.
"Pernyataan dalam forum resmi tersebut sebenarnya sedang membahas solusi strategis jangka panjang, bukan bermaksud menyudutkan kelompok atau pihak mana pun," kata Jenamar dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Jenamar juga menuding rekaman yang beredar di media sosial telah melalui proses penyuntingan secara sengaja sehingga menimbulkan kesan kontroversial.
"Statemen dan audio visual yang viral di media sosial telah dipotong secara sengaja pada bagian tertentu untuk menciptakan kesan kontroversial yang memicu kegaduhan," ujarnya.
Dia menegaskan Pemkot Parepare tetap berkomitmen menghormati seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers. Jenamar pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi.
"Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan menyaring informasi sebelum membagikannya," tutupnya.
4. AJI Makassar Kecam Wali Kota Parepare
Ilustrasi protes terhadap kekerasan jurnalis. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI/ Menanggapi peristiwa ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam pernyataan Wali Kota Parepare. Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan menilai, pernyataan Tasming Hamid provokatif dan mengancam kerja-kerja hingga berdampak pada keselamatan jurnalis khususnya di Kota Parepare.
Menurutnya, sebagai pimpinan daerah dan pelayan publik, Tasming Hamid dan jajaran pemerintahan di Parepare semestinya bersikap terbuka, dan menerima setiap kritik yang berbasis fakta yang ditulis oleh jurnalis.
"Pelaksana pemerintahan di Kota Parepare mesti sadar, bahwa bekerja untuk melayani masyarakat termasuk kebutuhan keterbukaan informasi untuk publik melalui jurnalis," ujar Sahrul Ramadan dalam keterangan tertulisnya yang di terima IDN Times, Kamis (12/11/2026).
AJI Makassar menekankan kepada struktur pemerintah Kota Parepare bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, melayani hak-hak publik mendapatkan informasi.
"Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah," ucapnya.
