Kepala Daerah Gorontalo Masih Kaji Tawaran Kursi di Bank SulutGo
- RUPS Bank SulutGo menuai polemik karena tak ada perwakilan dari Gorontalo di direksi maupun komisaris.
- Gubernur Sulawesi Utara menyatakan bahwa masalah tersebut sudah selesai setelah bertemu dengan pejabat di Gorontalo.
- Rencana penambahan kursi di Dewan Direksi dan Komisaris BSG dari 5 menjadi 6 untuk memenuhi tuntutan kepala daerah Gorontalo.
Manado, IDN Times – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo pada awal April 2025 menuai polemik. Meski cakupan wilayahnya hingga ke Provinsi Gorontalo, tak ada satupun perwakilan dari sana yang menduduki kursi direksi maupun komisaris.
Hal itu menuai protes dari sejumlah kepala daerah dari Gorontalo. Bahkan, ada beberapa yang menyatakan bakal menarik saham, seperti Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo.
Kini, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengatakan bahwa masalah tersebut sudah selesai. “Sudah tidak ada masalah,” ucapnya, Selasa (29/4/2025).
1.Berencana tambah kursi
Beberapa waktu lalu, Yulius dan tim dari BSG sudah bertemu sejumlah pejabat di Gorontalo. Beberapa yang ditemui adalah anggota DPR RI, Elnino Mohi, dan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.
Untuk memenuhi tuntutan kepala daerah Gorontalo, rencananya akan ada penambahan kursi di Dewan Direksi dan Komisaris BSG dari masing-masing 5 menjadi 6. Dua kursi yang ditambahkan tersebut bakal diisi perwakilan dari provinsi pecahan Sulut itu.
Rencana tersebut mencuat usai Direktur Utama BSG, Revino M Pepah, berkunjung ke beberapa kepala daerah di Gorontalo, termasuk Adhan. Pertemuan berlangsung sehari setelah RUPS yaitu Rabu, 10 April 2025, sore.
2.Masih dikaji
Pertemuan antara Revino dan Adhan hanya berlangsung sekitar 15 menit. Revino membenarkan bahwa dua kursi tambahan ditujukan untuk perwakilan Gorontalo.
Adhan pun tak langsung merespon tersebut. Ia dan kepala daerah lainnya masih akan mengkaji lebih lanjut.
“Siapapun boleh, asal punya kemampuan di bidang perbankan. Mereka (kepala daerah Gorontalo) masih berdiskusi,” tutur Revino.
3.Berisiko rugi
Revino menyebut bahwa rencana penarikan saham sejumlah daerah Gorontalo bukan yang paling fatal, melainkan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) ke bank lain. Hal itu bisa mempengaruhi angsuran kredit pegawai negeri sipil (PNS).
Pasalnya, uang yang dipindahkan adalah milik negara. Jika bank merugi, otomatis negara juga.
“Misalnya pemprov seharusnya menerima dividen Rp 70 miliar, tapi yang masuk hanya Rp 20 miliar atau Rp 10 miliar. Maka itu juga kerugian negara,” jelas Revino.
