Kejati Siapkan Bukti Baru Hadapi Praperadilan Eks Pj Gubernur Bahtiar

Agenda sidang perdana berfokus pada penyerahan dan pembacaan permohonan praperadilan oleh tim kuasa hukum Bahtiar. Setelah pembacaan permohonan, hakim tunggal menawarkan kesepakatan mengenai tahapan persidangan selanjutnya.

Hal ini mempertimbangkan batas waktu penyelesaian perkara praperadilan yang dibatasi tujuh hari. Berdasarkan kesepakatan kedua pihak, tahapan replik dan duplik ditiadakan sehingga persidangan akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian setelah pembacaan jawaban dari pihak termohon.

Hakim kemudian menetapkan persidangan lanjutan berlangsung selama empat hari kerja, mulai 2 hingga 5 November 2026. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Senin (2/11/2026) dengan agenda mendengarkan jawaban Kejati Sulsel atas permohonan praperadilan Bahtiar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh Bahtiar. Menurutnya, pengajuan praperadilan merupakan hak hukum yang dimiliki setiap pemohon.

"Kejati Sulsel menghormati langkah hukum berupa praperadilan yang diajukan oleh pemohon Bahtiar Baharuddin sebagai bagian dari hak hukum yang dimiliki oleh Pemohon. Menghadapi persidangan ke depan, Tim Jaksa Kuasa Termohon telah siap sepenuhnya untuk memberikan jawaban dan menghadirkan alat bukti baru yang sah di persidangan," kata Soetarmi.

Soetarmi menegaskan Kejati Sulsel siap membuktikan bahwa seluruh tahapan penyidikan hingga penetapan Bahtiar sebagai tersangka telah dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Praperadilan ini merupakan upaya kedua Bahtiar untuk menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Sebelumnya, sidang perdana yang dijadwalkan pada Jumat (23/10/2026) sempat ditunda karena pihak Kejati Sulsel selaku termohon tidak hadir.

Melalui kuasa hukumnya, Bahtiar mempersoalkan empat hal dalam penetapan tersangka tersebut. Pertama, dugaan tidak adanya alat bukti baru yang sah dan berbeda dari penyidikan sebelumnya. Kedua, dugaan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Ketiga, pihak Bahtiar menilai surat penetapan tersangka yang diterbitkan Kepala Kejati Sulsel mengandung cacat formal. Keempat, mereka mempersoalkan keterkaitan penetapan tersangka Bahtiar dengan kerugian keuangan negara dalam perkara pengadaan bibit nanas.

Keempat poin tersebut menjadi dasar permohonan yang diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka kedua terhadap Bahtiar. Persidangan selanjutnya akan menjadi kesempatan bagi pihak pemohon dan termohon untuk menyampaikan jawaban serta bukti masing-masing.