Kebijakan Kerja Fleksibel Pemprov Sulsel Dievaluasi Berkala

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, Pemprov Sulsel akan mengevaluasi setiap dua bulan. Menurutnya, hal terpenting adalah bagaimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

"Kita evaluasi per dua bulan tetapi kita lebih kepada outcome. Karena kita ini pelayanan publik. Yang penting masyarakat puas, oke. Berarti dia kerja," katanya.

Menurut Sudirman, kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik karena ASN tetap memiliki tanggung jawab yang jelas. Dengan sistem yang telah diterapkan, pemantauan kinerja tetap berlangsung secara ketat.

"Pada prinsipnya kita kerjanya 3-2. Duanya itu WFA, fleksibel working day. Kerja dari mana saja. Yang penting kami minta bahwa ada tanggung jawab bahwa outcome harus jelas. Tapi saya rasa terkontrol karena kita punya sistem," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov menerapkan kebijakan kerja fleksibel bagi ASN melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 293/II/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel. Sudirman menjelaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi tanpa mengurangi produktivitas. 

Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja dari kantor minimal tiga hari dalam seminggu, sementara dua hari lainnya bisa dilakukan secara Work from Anywhere (WFA). Namun, hanya maksimal 30 persen ASN di setiap perangkat daerah yang diperbolehkan bekerja dari luar kantor dengan surat tugas dari pimpinan unit kerja. 

"ASN work from anywhere, tiga hari di kantor. Itu sudah diterapkan,"  katanya