HIPMI Usul Kredit Rp50 Miliar untuk Dorong Usaha Kelas Menengah
- HIPMI konsolidasi 38 provinsi, termasuk Papua baru
- HIPMI soroti penurunan kelas menengah di Indonesia
- HIPMI usulkan kredit khusus usaha menengah hingga Rp50 miliar
Makassar, IDN Times - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari, dalam Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kelas menengah.
Hal itu disampaikan Akbar saat memberikan sambutan dalam pembukaan SDP HIPMI yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (15/2/2026). SDP HIPMI 2026 di Makassar dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.
1. HIPMI telah tuntaskan konsilidasi 38 provinsi.
Akbar menyebut konsolidasi HIPMI telah dilakukan di seluruh 38 provinsi, termasuk empat provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Menurutnya, proses tersebut tidak mudah karena kondisi wilayah yang memiliki tantangan berbeda-beda, terutama di Papua.
“Begitu kami mendarat di Papua Pegunungan, keesokan harinya pesawat yang landing di sana kopilotnya ditembak OPM. Untung saya sudah kembali ke Jakarta,” ujarnya.
Ia menegaskan pembentukan kepengurusan di wilayah pemekaran Papua merupakan amanat Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI di Solo yang kini telah berhasil direalisasikan.
2. HIPMI soroti penurunan kelas menengah
Dalam forum tersebut, HIPMI juga membahas kondisi ekonomi nasional, khususnya penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.
Akbar mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sementara pertumbuhan saat ini masih berada di kisaran 5 persen.
Namun di sisi lain, jumlah kelas menengah justru mengalami penurunan. “Di negara maju, kelas menengah mencapai 55–60 persen. Sementara kita dari sekitar 21 persen terus turun menjadi 17 persen,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena kelas menengah berperan besar menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi nasional.
3. HIPMI usulkan kredit khusus usaha menengah
HIPMI menilai berbagai insentif pemerintah selama ini lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pajak UMKM 0,5 persen maupun program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara pelaku usaha menengah, termasuk anggota HIPMI, dinilai belum merasakan afirmasi kebijakan secara optimal. Karena itu, HIPMI mengusulkan adanya skema pembiayaan khusus bagi usaha kelas menengah dengan nilai kredit lebih besar.
“Kami mengusulkan kredit untuk usaha kelas menengah, bukan hanya Rp100–500 juta, tapi bisa Rp20–50 miliar agar keberpihakan pemerintah benar-benar dirasakan,” jelasnya.
4. Dorong Indonesia keluar dari middle income trap
Akbar berharap hasil Sidang Dewan Pleno HIPMI dapat melahirkan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Investasi sekaligus Ketua Dewan Kehormatan HIPMI, Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, penguatan kelas menengah menjadi kunci agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami berharap momentum SDP ini melahirkan ide dan gagasan yang bisa membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” pungkasnya.
