Hakim di Makassar Dipecat usai Terima Suap Rp1 M, Uang Dipakai Judi Online

Dalam sidang terungkap YM menerima uang secara bertahap dengan total Rp1 miliar dari pelapor. Uang tersebut diberikan setelah YM menjanjikan dapat memenangkan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Selain uang pengurusan perkara, YM juga diketahui meminjam uang Rp90 juta kepada pelapor. Namun pinjaman tersebut sempat tidak dikembalikan hingga akhirnya dilaporkan ke sejumlah lembaga, termasuk Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Makassar, Badan Pengawasan MA, dan Komisi Yudisial.

Kasus ini bermula dari pertemuan YM dengan pelapor pada Maret 2024. Setelah enam kali transfer dilakukan, pelapor mulai curiga karena nomor register perkara dan nama majelis hakim yang disampaikan YM tidak sesuai dengan data yang muncul dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Di hadapan majelis, YM mengakui sebenarnya tidak pernah melakukan pengurusan perkara sebagaimana dijanjikan kepada pelapor. Ia mengaku sempat pergi ke Jakarta hanya untuk meyakinkan pelapor, tetapi tidak pernah datang ke Mahkamah Agung maupun bertemu pihak terkait perkara tersebut.

YM juga mengaku sadar tidak memiliki kemampuan mengurus perkara di tingkat kasasi. Ia menyebut tindakan itu dilakukan karena sedang terdesak kebutuhan ekonomi dan membutuhkan uang dalam jumlah besar.

Dalam persidangan, YM mengakui menerima Rp720 juta dari keseluruhan dana yang diberikan pelapor. Uang tersebut sebagian digunakan membantu menutupi kerugian bisnis travel umrah milik ibunya setelah puluhan jemaah gagal kembali ke Indonesia akibat persoalan tiket pesawat.

Majelis juga mengungkap sebagian sisa uang yang diterima YM digunakan untuk menyelesaikan persoalan pribadi. Selain itu, YM mengakui menggunakan sebagian dana tersebut untuk bermain judi online.

MKH menilai tindakan YM telah meruntuhkan kehormatan hakim dan lembaga peradilan. Meski YM menyatakan telah beritikad baik mengembalikan sebagian uang kepada pelapor melalui fasilitator kedua belah pihak, hal tersebut tidak dianggap sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Menurut majelis, tidak ditemukan fakta baru yang dapat membatalkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Karena itu, rekomendasi penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat tetap dikuatkan.

“Rekomendasi penjatuhan sanksi dari Bawas MA sudah seharusnya dikuatkan. Terlapor terbukti melanggar butir KEPPH huruf C butir 2, yaitu pengaturan tentang berperilaku jujur, dan huruf C angka 7 tentang butir menjunjung tinggi harga diri,” ucap Yanto.