Gugatan Pilkada Bulukumba, Bawaslu Putuskan Paslon 4 Tidak Melanggar

05 Jan 2021, 21:09 WIB

Pasangan nomor urut 4 Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020, Muchtar Ali Yusuf dan Edy Manaf, saat menyerahkan contoh alat peraga kampanye ke pihak Komisi Pemilihan Umum Bulukumba pada hari Rabu 28 Oktober 2020. (Dok. Komisi Pemilihan Umum Bulukumba)

Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslul) Sulawesi Selatan telah memutuskan, bahwa dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilkada Bulukumba, tidak terbukti. Putusan dibacakan dalam sidang di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (5/1/2021).

Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Askar HL - Arum Spink terhadap paslon terpilih Andi Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf.

"Memutuskan, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang disebutkan TSM," kata ketua majelis dalam sidang, Laode Arumahi.

1. Tidak ditemukan fakta dugaan pelanggaran TSM di Pilkada Bulukumba

Default Image IDN

Majelis mempertimbangkan sejumlah poin inti dalam kasus tersebut. Beberapa di antaranya seperti, hasil penelusuran bukti yang dilayangkan pelapor. Bukti kemudan ditelusuri oleh Bawaslu Bulukumba.

Bukti tersebut mulai dari rekaman video hingga materi pemberitaan yang dianggap tidak berkesesuaian dan tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Termasuk dugaan aliran dana atau money politic yang dianggap oleh pelapor menguntungkan terlapor dalam proses pemilihan 9 Desember 2020.

"Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai subjek pelanggaran TSM. Serta tidak ditemukan fakta dalam persidangan yang dianggap mempengaruhi proses pemilihan," ungkap ketua Bawaslu Sulsel itu.

Majelis sidang memberikan kesempatan terhadap pelapor jika tidak terima putusan Bawaslu Sulsel dalam dugaan pelanggaran TSM tersebut, untuk diteruskan ke Bawaslu RI atau satu tingkat di atas Bawaslu Sulsel.

"Apabila pelapor keberatan maka diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan paling lama tiga hari kerja setelah putusan ini dibacakan," jelasnya.

2. Pelapor harap gugatan ke MK diterima

IDN Times/Muhamad Iqbal

Terpisah, kuasa hukum Askar HL - Arum Spink, Adhi Bintang mengaku, menyayangkan putusan tersebut. Terlebih menurut Adhi, pihaknya telah menghadirkan sekitar 26 saksi beberapa waktu lalu.

"Dimana dia mengabaikan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi yang melakukan pendataan dan yang memberikan uang," ucapnya kepada jurnalis usai sidang.

Adhi menganggap, jika putusan Bawaslu Sulsel ini belum final. Pihaknya masih akan melayangkan gugatan ke MK. Dia berharap gugatan itu diterima. "Putusan ini bukan sifat final menurut kami. Karena fakta persidangan menjadi rujukan atas permohonan yang beberapa waktu lalu kita ajukan ke MK," bebernya.

Disinggung soal adanya waktu melakukan keberatan ke Bawaslu RI, Adhi Bintang saat ini masih pikir-pikir dan masih melakukan komunikasi dengan kliennya. "Adanya waktu diberikan Bawaslu untuk melakukan sanggahan atas putusan selama tiga masa kerja, Insyaallah kami akan kaji dan kita akan melakukan sanggahan," jelasnya.

3. Gugatan ke MK dilayangkan sejak 17 Desember 2020

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut pantauan di laman resmi MK, Askar - Spink melayangkan gugatan pada Kamis 17 Desember 2020, dengan termohon KPU Bulukumba. Paslon nomor urut 2 itu mengajukan gugatan ke MK setelah kalah dalam perolehan suara. Mereka mengumpulkan 67.855 suara (28,6 persen). Mereka kalah dari paslon nomor 4, Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf, yang mendapatkan 92.978 suara (39,2 persen).

Ketua tim Hukum, Askar-Pipink, Mappinawang sebelumnya mengatakan, pihaknya menduga telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh rivalnya. Pihaknya pun menyiapkan bukit-bukti berupa foto, video, dan berita di media massa.

"Dugaan kami terjadinya politik uang secara TSM," katanya.

Mappinawang menyatakan,selain ke Bawaslu Sulsel, pihaknya juga melayangkan gugatan ke MK. Menurutnya, peraturan Bawaslu memungkinkan pasangan calon pada Pilkada Serentak 2020 digugurkan jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.