DPRD Sulsel Kritik Anggaran Rp4,5 Miliar untuk Drainase CPI

07 Feb 2025, 19:15 WIB

Ashrawi Muin

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan Rp4,5 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, kritik kebijakan alokasi anggaran untuk CPI yang dinilai kurang tepat sasaran.
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, meminta Dinas BMBK untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan dana sebesar Rp4,5 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI). Namun, keputusan ini mendapat sorotan dari DPRD Sulsel yang menilai anggaran tersebut kurang tepat sasaran.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengkritik kebijakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) yang mengalokasikan anggaran untuk CPI. Menurutnya, masih banyak daerah lain di Sulsel yang lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur secara mendesak.

"CPI tidak ada terlalu khusus," kata Kadir Halid, Jumat (7/2/2025).

1. Pemerintah seharusnya lebih fokus wilayah yang lebih darurat

Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)

Kadir menekankan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang kondisinya lebih darurat. Kondisi ini terutama dengan adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada anggaran daerah.

"Betul-betul diperhatikan yang sangat urgen. Apalagi ada pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ada daerah lain yang lebih urgen. Tolong ini diperhatikan," kata lsgislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

2. Proyek drainase di CPI bukanlah prioritas mendesak

ilustrasi drainase di jalan (freepik.com)

Senada dengan Kadir Halid, Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, juga menyatakan proyek drainase di CPI bukanlah prioritas mendesak. Dia meminta Dinas BMBK untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

"Soal CPI tidak terlalu urgen. Saya juga biasa jalan-jalan di sana. Saya minta perhatiannya untuk di daerah, supaya kita punya nilai di masyarakat," katanya.

3. Sempat terhenti di 2023

Plt Sekretaris Dinas BMBK Sulsel, Irawan. (Dok. Istimewa)

Sementara itu, Kabid Pembangunan Preservasi Jalan di Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin, menjelaskan anggaran drainase CPI sebelumnya sudah diajukan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023, tetapi sempat terhenti. Karena itu, pihaknya kembali menganggarkan proyek tersebut tahun ini.

"Fokus kami sebenarnya adalah penyelesaian paket-paket yang sebelumnya terhenti," kata Irawan.

Menurutnya, proyek drainase di CPI telah dirancang sejak awal untuk dilengkapi dengan pedestrian dan drainase hingga ke jembatan. Namun, pada tahun 2023, pengerjaannya sempat terhenti.

"Di kawasan CPI, Rp4,5 miliar memang lebih difokuskan pada anggaran drainase dan area sekitar Lego-Lego yang dulunya dalam desain awal sudah termasuk pedestrian dan drainase. Pada anggaran tahun 2023, pengerjaannya sempat terhenti," katanya.