DPRD Makassar Kritik Rendahnya Serapan Belanja Modal Pemkot Tahun 2025

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andi Suhada Sappaile, mengatakan dari alokasi belanja modal sebesar Rp955,23 miliar, Pemkot Makassar hanya mampu merealisasikan Rp783,16 miliar atau 81,99 persen. Menurutnya, masih ada lebih dari Rp172 miliar anggaran yang gagal dieksekusi.

"Artinya, ada lebih dari Rp 172 miliar anggaran belanja modal yang gagal dieksekusi dan dibiarkan mengendap. Kegagalan penyerapan ini secara langsung merampas hak masyarakat untuk menikmati sarana dan prasarana yang gagal direalisasikan," kata Suhada.

Suhada menilai rendahnya serapan belanja modal menjadi penyebab utama membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Nilainya bahkan mencapai Rp699,85 miliar.

"Angka SILPA ratusan miliar ini bukan pertanda efisiensi, melainkan cermin kegagalan perencanaan dan eksekusi Pemkot Makassar yang mengorbankan hak warga atas layanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur dasar," katanya. 

Fraksi PDI Perjuangan pun meminta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperketat evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja OPD yang gagal mengoptimalkan pelaksanaan program.

"Kami menyarankan walikota Makassar lebih mampu melakukan penakanan terhadap perangkat kerja teknisnya agar lebih mampu bekerja secara optimal dan maksimal, evaluasi terhadap kinerja OPD harus lebih intensif dilakukan," katanya.

Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi PKS, Hartono, juga mengkritisi rendahnya serapan belanja modal tersebut. Menurutnya, kondisi utu berdampak pada tidak terpenuhinya berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Kondisi ini menyebabkan banyaknya program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi," kata Hartono. 

Fraksi PKS lantas meminta Pemkot Makassar mencari solusi secara serius atas persoalan tersebut. Tujuannya agar masalah serapan anggaran yang rendah tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP, Irwan Hasan, meminta Pemkot Makassar memaksimalkan serapan anggaran. Menurutnya, hal tersebut penting agar program-program pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

"Kami mengimbau untuk memaksimalkan serapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga program-program yang ada di dalamnya dapat secara optimal dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Irwan.

Fraksi PPP menilai alokasi belanja modal perlu diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif, prioritas, dan efisien. Dengan demikian, anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Karena ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik," katanya.