Makassar, IDN Times - Nama Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, disebut dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pada Senin 22 April 2024 itu, hakim menyebut Bahtiar tidak netral.
Terkait hal ini, Bahtiar tidak ingin banyak berkomentar. Menurutnya, dia tidak perlu menanggapi hal tersebut.
"Jangan saya respons karena sudah di MK (Mahkamah Konstitusi) kan," kata Bahtiar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (24/4/2024).
Bahtiar sendiri merasa heran mengapa namanya tiba-tiba disebut dalam sidang sengketa Pilpres itu. Pasalnya, selama ini tidak ada laporan mengenai dirinya maupun pemeriksaan oleh Bawaslu.
"Makanya (heran). Kita mi yang jawab ndi'," kata Bahtiar.
Dalam sidang tersebut diketahui bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, menyebutkan ada sejumlah beberapa pejabat gubernur yang tidak netral selama tahapan Pilpres 2024. Salah satunya yaitu Bahtiar Baharuddin selaku Pj Gubernur Sulawesi Selatan.
Terkait dengan dalil tersebut, hakim menyebut Bawaslu tidak memberikan keterangan secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan pemohon. Hal itu kemudian membuat seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut.
"Terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan terkait keterlibatan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Tapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil," kata Hakim Enny.
Selain itu, hakim juga menyinggung soal pelanggaran Sekda Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi. Dia diduga mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di media sosial.
Lalu terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK. Bawaslu Kabupaten Takalar lantas menerbitkan surat untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait ketidaknetralan aparatur negara dan massa pemilu di Sulawesi Selatan," kata Hakim Enny.