Makassar, IDN Times - Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan mendukung kebijakan pembatasan media sosial bagi anak. Pembatasan tersebut dinilai perlu karena adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap tumbuh kembang anak.
"Kami khusus Dinas Pendidikan sebenarnya mendukung pembatasan penggunaan media sosial yang memang berdampak kepada hal-hal yang tidak bagus. Itu kita dukung sekali," kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, Sabtu (21/3/2026).
Iqbal menyatakan Disdik Sulsel telah lebih dulu mengeluarkan edaran mengenai pembatasan penggunaan telepon genggam di sekolah. Kebijakan ini diterapkan sebelum aturan dari pemerintah pusat sebagai langkah awal melindungi siswa dari dampak negatif penggunaan teknologi.
"Makanya sebelum ada ini, kita sudah lakukan edaran bagaimana pembatasan penggunaan gadget anak sekolah," kata Iqbal.
Kebijakan tersebut mengatur penggunaan ponsel selama kegiatan belajar mengajar. Siswa diminta menyimpan perangkat mereka di tempat khusus seperti loker selama jam pelajaran berlangsung.
Meski demikian, penggunaan gadget tidak sepenuhnya dilarang. Ponsel tetap dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti untuk kebutuhan pembelajaran berbasis digital atau situasi darurat.
Iqbal menjelaskan pembatasan ini bertujuan menjaga fokus belajar siswa serta mencegah paparan konten yang tidak sesuai usia. Penggunaan media sosial tanpa pengawasan berpotensi mengganggu budaya belajar hingga memengaruhi tumbuh kembang anak.
"Terkait dengan konten-konten segala macam yang bisa mengganggu budaya belajar anak-anak apalagi kalau jangka panjangnya tumbuh kembangnya berpengaruh, ini kan memang bahaya," kata Iqbal.
Di sisi lain, Disdik Sulsel tetap mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Digitalisasi pembelajaran dinilai penting untuk mendukung kualitas pendidikan, selama penggunaannya tetap berada dalam pengawasan.
Selain di lingkungan sekolah, pengawasan juga dinilai perlu diperkuat di rumah. Disdik Sulsel mendorong keterlibatan orang tua agar pembatasan penggunaan gadget dapat berjalan konsisten.
"Ini yang kami sekarang akan membuatkan satu mekanisme nanti. Memang tidak bisa semua hal ini dilakukan oleh sekolah. Harus orang tua juga dilibatkan," kata Iqbal.
Kebijakan di tingkat daerah ini kini sejalan dengan aturan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari pelindungan anak di ruang digital.