Diperiksa 3 Jam, Wagub Sudirman Tepis Dugaan Dualisme

Surat keputusan (SK) yang disinggung oleh Sudirman, adalah salah satu materi penyelidikan Panitia Angket. SK tersebut ditandatangani oleh Wagub, berisikan mutasi dan pelantikan 193 pejabat lingkup Pemprov, April 2019 lalu.

SK itu menuai kontroversi dan dianggap ilegal karena Wagub melebihi kewenangan Gubernur Nurdin Abdullah. Pejabat dalam daftar juga ada yang tidak mememuhi syarat. Puncaknya saat SK itu dianulir oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan rekomendasi dari tim lintas lembaga dan kementerian.

Sudirman mengatakan, materi penyelidikan Angket soal SK sebetulnya sudah selesai menyusul turunnya keputusan KASN. "SK sudah diselesaikan semua. Kementerian dan sebagainya sudah pernah ada, kita diperiksa juga. Sudah 'clear' semua," kata Sudirman.

Sudirman juga membantah adanya kerugian negara akibat SK pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa di Biro Pembangunan Sulsel. Sebelumnya Dewan menganggap SK itu sebagai pemicu lambannya realisasi anggaran belanja, karena dasar hukum pengadaan yang lemah.

"Tidak ada persoalan itu. Muaranya kan persoalan SK, dan SK sudah di-clear-kan oleh KPK, Kemendagri, dan beberapa kementerian. Sudah selesai saya rasa, atas pendampingan KPK juga," Sudirman menerangkan.

Wakil Ketua Panitia Angket Arum Spink menyebut pemeriksaan terhadap Wagub Sudirman berjalan lancar. Wagub dianggap sangat terbuka karena cukup kooperatif menjawab pertanyaan yang diajukan.

Meski begitu, kata Spink, Panitia Angket menemukan sejumlah pernyataan Wagub bertolak belakang dengan terperiksa lain yang lebih dulu dipanggil. Pihaknya membuka peluang konfrontir, sembari mengumpulkan keterangan dari pihak lain yang dibutuhkan. Termasuk soal SK yang dianggap belum sepenuhnya tuntas.

"Kita belum menarik kesimpulan. Masih ada pihak yang akan dipanggil. Fakta persidangan belum jadi fakta hukum. Fakta hukum itu nanti setelah kami menarik kesimpulan," kata Spink.