Dinsos Sulsel: Data 25.214 KPM Terindikasi Judol Masih Diverifikasi

Malik menjelaskan temuan transaksi judi online pada rekening penerima bansos belum dapat langsung diartikan sebagai keterlibatan pemilik rekening. Sebab, terdapat kasus rekening penerima yang justru digunakan oleh anggota keluarga untuk bertransaksi judol.

Karena itu, Dinsos Sulsel masih mencocokkan dan memeriksa data tersebut untuk mengetahui pihak yang bertransaksi serta penggunaan rekeningnya. Hasil verifikasi nantinya menjadi pertimbangan dalam menentukan status penerima bansos.

"Seperti di Takalar itu, nenek-nenek yang punya (rekening) tapi dipakai judol sama anaknya," jelas Malik.

Kasus tersebut menjadi salah satu contoh adanya perbedaan antara pemilik rekening dan pihak yang bertransaksi judol. Pemilik rekening penerima bansos belum tentu merupakan pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Dinsos Sulsel juga mendapati adanya rekening penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang tercatat dalam transaksi judi online. Data tersebut kini turut diperiksa untuk memastikan kondisi sebenarnya sebelum masuk dalam proses pemutakhiran data penerima bansos.

Bersamaan dengan verifikasi data, Dinsos Sulsel memperbarui daftar penerima bansos bersama pihak terkait. Pembaruan ini untuk memastikan bantuan tetap diterima warga yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkannya.

"Saat ini, kita tengah melakukan cleansing data untuk memastikan penerima bansos benar-benar layak, sekaligus mengeluarkan mereka yang sudah tidak membutuhkan karena tingkat kesejahteraannya meningkat," ungkap Malik.

Malik menegaskan rekening penerima bansos yang diduga digunakan pihak lain tidak serta-merta membuat pemiliknya kehilangan bantuan. Sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai penerima dan dapat memberikan klarifikasi, hak atas bansos tetap dapat dipertimbangkan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman meminta data penerima bansos yang terindikasi judol diserahkan secara lengkap kepada pemerintah daerah. Jufri mengatakan data identitas penerima diperlukan agar Pemprov Sulsel dapat memverifikasi sebelum menentukan langkah terhadap penerima yang masuk dalam daftar indikasi.

"Kalau ada by name by address, kalau memang ditemukan itu kan indikasi. Itu kata indikasi, sangat riskan, karena selalu rakyat ditempatkan pada posisi sebagai korban," kata Jufri.

Dia menegaskan Pemprov Sulsel tetap mendukung upaya pemberantasan judi online. Namun, penanganan terhadap penerima bansos perlu didasarkan pada hasil verifikasi agar dapat membedakan penerima yang bertransaksi judol dengan pemilik rekening yang digunakan pihak lain.