Dihukum 5 Tahun Penjara, Ini Perkara Korupsi Nurdin Abdullah

Tim KPK menggelar operasi tangkap tangan di Makassar pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, 26–27 Februari 2021. Nurdin Abdullah ditangkap di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka Makassar, Jumat malam (26/2/2021). Edy Rahmat ditangkap di rumah dinasnya di Jalan Hertasning Makassar, sedangkan Agung dibekuk dalam perjalanan dari Makassar menuju Bulukumba.

Ketua KPK Firli Bahury menerangkan, sebelum OTT, tim KPK menerima informasi soal akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dari Agung Sucipto oleh penyelenggara negara. Uang senilai Rp2,5 miliar itu diberikan oleh Agung kepada Nurdin Abdullah melalui perantaraan Edy Rahmat.

"ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA," kata Firli pada konferensi pers usai penangkapan.

Ada dua dakwaan yang ditujukan kepada Nurdin Abdullah. Yang pertama menerima hadiah atau janji uang senilai Rp2,5 miliar dan SGD 150 ribu. Uang itu diterima dari kontraktor Agung Sucipto melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat. Mereka bertiga sama-sama ditangkap lewat OTT KPK.

Dalam data dakwaan yang dikutip dari laman Pengadilan Negeri Makassar disebutkan, Nurdin mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto bersama Harry Syamsuddin, dalam lelang proyek pembangunan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

Nurdin sebagai penyelenggara negara juga didakwa menerima gratifikasi kurang lebih sekitar Rp6 miliar ditambah SGD 200.000. Gratifikasi diperoleh dari sejumlah kontraktor lain di Sulsel.

"Jadi kalau kita total total mulai dari penerimaan suap dan gratifikasi kurang lebih Rp13 miliar," kata jaksa KPK M Asri.

Asri menyebut, terdakwa Nurdin Abdullah dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, Pasal 12 B, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Hukuman untuk pasal suap dan gratifikasi masing-masing minimal empat tahun.

Asri mengatakan perbuatan terdakwa Nurdin Abdullah yang menerima suap bertentangan atas kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Yakni tidak berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," Asri mengatakan.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses persidangan, Nurdin Abdullah dituntut enam tahun penjara plus denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Nurdin terbukti menerima suap.

JPU KPK Zainal Abidin menyatakan Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai Rp13,812 miliar.

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dalam perkara Nurdin. Di antaranya terdakwa selaku penyelenggara negara bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Nurdin dianggap menciderai harapan dan kepercayaan masyarakat.

"Terdakwa pernah meraih Bung Hatta Award yang semestinya dapat menginspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Zainal Abidin.

Sebaliknya, ada beberapa hal yang meringankan tuntutan untuk Nurdin Abdullah. Antara lain, Nuridn belum pernah dihukum dan dianggap sopan dalam persidangan. Nurdin juga dianggap punya tanggungan keluarga.

Jaksa menuntut Nurdin atas pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kemudian, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPida.

Bila denda tersebut tak dapat dibayarkan, maka Nurdin Abdullah akan menggantinya dengan pidana penjara selama enam bulan. Nurdin juga dituntut dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar, 167 juta dan 350 USD Singapura.

"Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan terdakwa dipidana penjara selama setahun," jelas Zainal.

Tuntutan hukuman tambahan lainnya adalah pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana. Zainal menyatakan seluruh perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.