Di Makassar, Menpan RB Larang Pemda Bikin Lagi Aplikasi Baru

26 Agu 2024, 17:33 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, saat berada di Makassar, Senin (26/8/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Intinya sih...

Menteri Menpan RB melarang pemda membuat aplikasi baru untuk pelayanan publik
Integrasi aplikasi yang ada diharapkan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan
Digitalisasi pelayanan publik harus berdampak, bukan hanya tumpukan kertas dan birokrasi yang lambat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, meminta semua pemerintah daerah (pemda) tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru untuk pelayanan publik. Saat ini, banyak sekali aplikasi yang telah dibuat.

Hal ini ditekankan Azwar dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan di Hotel Four Points, Makassar, Senin (26/8/2024). Azwar menyatakan bahwa hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Ujungnya kita harap seluruh pemda menjalankan instruksi presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru," kata Azwar dalam konferensi persnya.

1. Banyaknya aplikasi buat warga jadi bingung

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, saat berada di Makassar, Senin (26/8/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Menurut Azwar, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh pemda justru akan membuat masyarakat semakin bingung. Padahal lebih baik jika pemda mengintegrasikan aplikasinya untuk semua layanan.

"Rakyat bukan semakin mudah tapi makin bingung mana yang diikuti. Target kami bupati dan kepala daerah segera mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada sehingga masyarakat lebih mudah," kata Azwar.

2. Pelayanan publik harus berdampak ke masyarakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, saat berada di Makassar, Senin (26/8/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Azwar menekankan pentingnya percepatan pelayanan publik melalui digitalisasi. Namun digitalisasi tidak melulu harus melalui aplikasi.

Dia menyebut birokrasi yang baik yaitu birokrasi yang berdampak, birokrasi yang bukan tumpukan kertas dan serta birokrasi lincah dan cepat.

"Jangan sampai kita sibuk bangun gedung, infratruktur, mobil dinas, atau kesibukan birokrasi bertumpuk tapi tidak berdampak cepat ke masyarakat," kata Azwar.

3. Digitalisasi memangkas tahapan pelayanan publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, saat berada di Makassar, Senin (26/8/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Azwar mencontohkan pengurusan kenaikan pangkat di Jakarta ada 14 tahap. Saat ini sudah dipangkas menjadi 2 tahap melalui digitalisasi.

"Maksud saya di Pemprov dan pemda bisa disederhanakan proses bisnisnya, bukan hanya rakyat yang cepat pekerjaannya, pegawai berkurang tapi tujuan percepatan tercapai," kata Azwar.