Dewan Pengupahan Makassar Sepakati UMK 2024 Naik Jadi Rp3,6 Juta

Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), pekerja yaang diwakili oleh serikat pekerja, dan pemerintah yang diwakili oleh Disnaker. Dewan Pengupahan membahas soal UMK sebagaimana PP Nomor 51 Tahun 2023. 

Dewan Pengupahan mengacu pada formula yang sudah ditetapkan oleh PP 51 tersebut. Formula ini, kata Nielma, sudah dikaji sedemikian rupa untuk menghindari adanya kesenjangan pengupahan antara provinsi maupun kota.

Formula untuk penyesuaian UMK yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Selain itu juga inflasi Sulsel dan pengeluaran rata-rata per kapita, rata-rata banyaknya rumah tangga yang bekerja dan rata-rata anggota rumah tangga.

"Kemudian upah minimum setahun sebelumnya," kata Nielma.

Nielma mengatakan ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh pekerja terkait struktur dan skala upah. Upah pekerja yang berada di atas satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah.

Artinya, upah minimum ini harusnya berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Sementara pekerja yang bekerja di atas satu tahun struktur dan skala upah.

"Inilah yang haris dikawal oleh Dewan Pengupahan baik itu pemeirntah, pengusaha maupun teman-teman pekerja, agar tidak terjadi kesenjangan antara upah pekerja satu tahun dengan yang sudah senior," kata Nielma.

Adapun nilai yang disepakati ini akan diserahkan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto. Kemudian, nilainya akan ditetapkan menjadi UMK Kota Makassar 2024 oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin.

"Dalam waktu yang tidak lama, karena kita kasih waktu sampai 30 November untuk menetapkan UMK karena rekomendasi ini akan dikirim Pak Wali Kota ke Gubernur untuk di-SK-kan," kata Nielma.