Demonstran Tuntut Pj Gubernur Dicopot Gara-gara Kebijakan Pisang

Reynald mengungkapkan, pihaknya menentang program budidaya pisang karena proyek Pj Gubernur itu dianggap sangat sesat. Kebijakan itu dianggap sebagai keputusan sepihak yang tidak disertai pertimbangan matang.

"Kebijakan pj gubernur ini jelas diterbitkan tanpa ada pelibatan semua pihak, tanpa adanya observasi apakah semua daerah di Sulsel bisa ditumbuhi pohon pisang atau tidak. Maka itu kami dari aliansi mengutuk keras kebijakan tersebut," ujar Reynald.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel, Sri Rahayu Usmi mengatakan, massa berharap agar pemerintah memperhatikan posisi dan peran pemerintah desa. Dalam hal ini, kepala desa harus diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya, tanpa dipaksakan mengikuti program budidaya pangan tertentu.

"Berbicara soal desa, maka harua diberi ruang juga kepada kepala desa untuk bisa membahas terkait desa, agar kepala desa kami ini bisa beri masukan," katanya.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengeluarkan Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulsel. Surat Edaran dengan Nomor: 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023 ini ditujukan kepada Para Bupati se-Sulsel.

Surat Edaran tersebut menindaklanjuti hasil koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT RI pada tanggal 3 Oktober 2023 di Makassar. 

Belakangan, kebijakan itu justru menuai pro dan kontra. Bahtiar mengakui bahwa memang ada sebagian pihak yang tidak setuju dengan kebijakan penggunaan dana desa itu. Namun Bahtiar mengklaim bahwa aturan ini hanya bersifat imbauan.

Jadi sifatnya imbauan, imbauan ini bukan hukum. Hukum itu Peraturan Menteri Desa PDTT dan peraturan teknis lainnya," kata Bahtiar di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10/2023).

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bahtiar itu mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk tanaman pangan. Ada juga yang dianggarkan untuk stunting dan program prioritas nasional lainnya.

"Saya komunikasikan juga kemarin kepada Wakil Menteri Desa, mungkinkah dilakukan imbauan ini 40 persen, supaya memberikan dampak signifikan," kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, adanya polemik terkait dana desa itu lantaran mis komunikasi. Dia menegaskan bahwa imbauan ini tidak bersifat mengikat dan tanpa paksaan.

"Kalau mau mengikuti Alhamdulillah, kalau tidak kita juga tidak akan marah-marah," katanya.