Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Demo Mahasiswa UINAM dan HMI di Makassar, Gaungkan Reformasi Jilid II
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin (UINAM) Makassar menggelar unjuk rasa di JL AP Pettarani, Senin (15/6/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Makassar, IDN Times - Gelombang protes terhadap rezim Prabowo - Gibran kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ratusan mahasiswa berunjuk rasa dengan memblokade Fly Over di Jalan AP. Pettarani, Senin (15/6/2026).

Pantaun IDN Times di lokasi, terdapat dua kelompok massa, pertama dari Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) serta Badan Koordinasi (Badko) Himpunanan Mahasiswa Islam (HMI) Sulsel.

1. Mahasiswa sebut gaya kepemimpinan Prabowo mirip Soeharto

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin (UINAM) Makassar menggelar unjuk rasa di JL AP Pettarani, Senin (15/6/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Tuntutan mereka sama, yakni "Evaluasi pemerintahan Prabowo - Gibran dan menyerukan Reformasi Jilid II". Menurut pengunjuk rasa, banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat, antara lain pengesahan RUU TNI/Polri, pelemahan rupiah, kenaikan BBM Pertamax, dan program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi ladang korupsi.

Dalam aksinya, mahasiswa UINAM membakar ban bekas dan menahan truk untuk dijadikan panggung orasi. Sementara dari Badko HMI melakukan orasi dari mobil komando yang mereka bawa sendiri.

Presiden Mahasiswa UINAM, Aqil Abdan Syakuran mengatakan, seruan "Reformasi Jilid II" mereka gaungkan karena melihat adanya kemiripan pola kepemimpinan dan kebijakan Prabowo dengan Soeharto yang otoritarian dan represif hingga semakin menjauh dari aspirasi rakyat.

"Kami menganggap bahwa segala kepemimpinan dan segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Prabowo Subianto tidak melalui legitimasi rakyat. Demokrasi itu harus melalui legitimasi rakyat dan kebijakannya dibentuk untuk kepentingan rakyat," kata Aqil saat temui di sela-sela aksi.

2. Suara keresahan dari Indonesia Timur

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin (UINAM) Makassar menggelar unjuk rasa di JL AP Pettarani, Senin (15/6/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Termasuk, lanjut Aqil, adanya ketidakjelasan pengelolaan APBN yang berdampak pada sektor pendidikan. Serta kebijakan pemerintah yang mengesahkan UU TNI dan Polri, yang menurutnya ada kecenderungan menjadikan institusi negara sebagai pelindung program-program pemerintah, termasuk MBG.

"Inilah dampak dari kebijakan yang tidak jelas, dampak dari kebijakan yang bobrok dari pemerintahan. Maka kami bergerak untuk menunjukkan keresahan terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga di daerah," katanya.

Aqil mengatakan, apa yang mereka lakukan merupakan langkah awal bagi mahasiswa khususnya di wilayah Indonesia Timur untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang terjadi saat ini.

"Karena sejatinya ini adalah bentuk demokrasi. Kalau Indonesia Timur tidak berteriak persoalan ini, maka orang bakal menganggap hanya di pusat saja yang terdampak. Maka suara inilah yang kita perlukan sebagai sumbangsih dan kontribusi ke pusat untuk menjelaskan persoalan-persoalan juga itu terjadi ternyata di Indonesia Timur," ucapnya.

3. Pernyataan Prabowo sering sakiti rakyat

Kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di JL AP Pettarani, Senin (15/6/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda(PTKP) Badko HMI Sulsel mendesak pembersihan total pada lembaga baru, yakni Badan Gizi Nasional.

​"Bersihkan koperasi merah putih, bersihkan Badan Gizi Nasional, dan usut tuntas pelaku-pelaku yang ada di dalamnya," tegas Rafly di tengah kerumunan massa aksi.

Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga ke Koordinator Wilayah (Korwil) serta Koordinator Kabupaten akibat polemik yang terjadi.

​Selain persoalan kelembagaan, HMI Sulsel juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, khususnya terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

​Massa aksi juga menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo yang dinilai kurang sensitif terhadap realita di tingkat bawah. "Pernyataan Bapak Presiden Prabowo sangat menyinggung hati masyarakat, yang menyatakan seolah dolar tidak ada pengaruhnya di daerah atau desa. Padahal, kenyataannya pelemahan rupiah ini memicu lonjakan harga pangan dan kenaikan harga BBM, termasuk Pertamax," lanjutnya.

Mereka mengecam kebijakan menaikkan harga BBM yang dinilai dilakukan secara sepihak tanpa kajian yang komprehensif. Saat dikonfirmasi mengenai isu "Reformasi Jilid II" yang mereka gaungkan, Rafly menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan seruan untuk mengevaluasi total seluruh tatanan pemerintahan saat ini.

"Reformasi jilid dua ini bagaimana mengevaluasi seluruh tatanan pemerintah karena ada kesenjangan-kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintaha nPrabowo-Gibran yang terjadi saat ini," tandasnya.

Editorial Team

Related Article