Cuaca Ekstrem, 5 Kecamatan di Gorontalo Terdampak Banjir dan Longsor

Bupati Hamim mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah yang bekerjasama dengan balai jalan tengah melakukan pembersihan longsor di sepanjang ruas Jalan Trans Sulawesi “Tapi saat ini (kondisi jalur Bone Pesisir) masih cukup rawan apalagi jika hujan turun kembali.”

Ia juga menuturkan bahwa, khususnya di Desa Taludaa, warga yang diterjang banjir Sungai Taludaa harus secepatnya direlokasi karena banyak rumah warga yang hancur. Menurutnya lokasi yang dihuni oleh warga sudah tidak layak lagi menjadi lokasi hunian.

“Harus kita carikan tempat yang lebih aman, kalau tidak mereka selalu menjadi korban,” tutur Hamim.

Kondisi jalan yang berada di pegunungan dan bertebing membuat Jalan Trans Sulawesi menjadi sangat rawan longsor. Bupati Hamim pun mengatakan bahwa jalan yang bertebing itu butuh perbaikan untuk mencegah terjadinya longsor kembali.

“Kemudian harus ada perkuatan tebing di dua desa. Desa Taludaa maupun Desa Masiaga panjangnya kurang lebih 1 kilometer,” katanya.

Untuk pembenahan itu, Hamim mengatakan perlu kerja sama antara seluruh pihak. Menurutnya pemerintah kabupaten tidak mampu menangani sendiri, sementara dana daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sangat sedikit.

“Nah upaya-upaya ini kan tidak bisa kami sendiri, karena kewenangan ini terpisah-pisah. Nah uang daerah juga relatif sangat-sangat terbatas, tidak ada. kami tidak punya uang, uang untuk menggaji pegawai dan menanggulangi COVID-19,” katanya.

Serangkaian bencana yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango maupun Provinsi Gorontalo di beberapa daerah, menurut Hamim memerlukan adanya perbaikan wilayah hutan dan juga perbaikan daerah aliran sungai (DAS). Karena akar permasalahan banjir di wilayahnya akibat rusaknya hutan dan DAS. 

“Kuncinya kolaborasi bersama-sama mengatasi masalah ini dari hulu sampai hilir, mulai dari tutupan lahan hutan yang perlu kita tanami kembali, perbaikan aliran sungai, pembuatan waduk, itu kan solusi-solusi yang agak jangka panjang,” katanya.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, Hamim juga meminta agar masyarakat juga turut serta dalam menangani masalah kebencanaan. Khususnya bagi warga yang tinggal di badan sungai agar tidak lagi menempati wilayah-wilayah yang rawan di terjadi banjir.

“Kemudian juga larangan penambangan liar. Sudah jelas-jelas kita tidak boleh menambang, apalagi menggunakan sianida dan merkuri lebih berbahaya, sementara air dari situ kita konsumsi,” ujar Hamim.